Bagian yang ambruk di RS Regional Aceh Tengah. [Foto: For Dialeksis]

Kedua, dapat diduga adanya unsur tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam pembangunan RS. Apalagi skema pembangunan yang menggunakan tahun jamak sangat rawan terjadi manipulative.

“sangat rawan terjadinya korupsi berjamaah antara penyedia barang dan jasa, PPTK, KPA, kontraktor dan konsultan pengawasan dalam upaya kepentingan memperkaya diri sendiri dan orang lain secara bersamaan,” ujarnya.

“Modus operandinya pembangunan secara serampangan, tidak berkualitas dan menaikan progres untuk kepentingan pengamprahan,” jelas Askhalani.

Ketiga, Aparat Penegak Hukum (APH) harus mendalami dan melakukan proses hukum. Apabila ada fakta menarik, bila bangunan ambruk itu adanya unsur perbuatan pidana, harus menjadi fokus dan objek penyelidikan.

“Dan jika ini tidak diusut maka patut diduga adanya kolaborasi dan kejahatan bersama yang dilakukan untuk kepentingan tertentu yang menyebabkan kerugian keuangan negara,” sebut Askhalani.

Menurut Koordinator LSM anti korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, meminta meminta APH tidak tebang pilih dalam menangani kasus tersebut.

“Aparat penegak hukum, baik Kejati Aceh maupun pihak Polda Aceh harus serius menangani kasus runtuhnya bangunan gedung rumah sakit ini, jangan ada memandang siapa,” ujar Alfian dalam keteranganya kepada Dialeksis.com.