Warga mengantre untuk menerima surat suara mereka di tempat pemungutan suara di Balai Kota di Kopenhagen, Denmark, pada hari Selasa (24/3/2026) selama pemilihan umum. [Foto: AP Photo/Sergei Grits]
DIALEKSIS.COM | Kopenhagen - Pemilih di Denmark mendatangi tempat pemungutan suara pada Selasa (24/3/2026) dalam pemilihan umum yang menjadi penentu arah politik negara tersebut. Perdana Menteri Mette Frederiksen berupaya mengamankan masa jabatan ketiga, di tengah dinamika hubungan dengan Donald Trump terkait masa depan wilayah semi-otonom Greenland.
Lebih dari 4,3 juta warga memiliki hak pilih dalam pemilihan parlemen (Folketing) yang berlangsung di Copenhagen untuk menentukan komposisi legislatif empat tahun ke depan.
Pemilu ini dipercepat setelah Frederiksen mengumumkannya pada Februari, beberapa bulan lebih awal dari jadwal. Langkah ini diambil dengan harapan citranya yang tegas dalam menghadapi isu Greenland mampu meningkatkan dukungan publik di negara anggota Uni Eropa dan NATO tersebut.
Namun, pada periode keduanya, tingkat dukungan terhadap Frederiksen mengalami penurunan, terutama akibat tekanan biaya hidup yang meningkat. Isu pensiun dan rencana pajak kekayaan pun menjadi tema utama dalam kampanye.
Politisi berusia 48 tahun dari kubu tengah-kiri ini dikenal atas dukungannya terhadap Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia serta kebijakan migrasi yang ketat--melanjutkan tren politik Denmark selama dua dekade terakhir.
Untuk merespons tekanan dari kelompok kanan, Frederiksen mengusulkan kebijakan baru, termasuk kemungkinan penerapan “rem darurat” untuk suaka serta pengetatan aturan bagi pelaku kejahatan tanpa izin tinggal. Pemerintahnya juga membuka peluang deportasi bagi warga asing yang divonis minimal satu tahun penjara atas kejahatan serius.
Dari kubu oposisi, dua tokoh tengah-kanan muncul sebagai penantang utama. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen dari Partai Liberal (Venstre), yang juga bagian dari pemerintahan saat ini.
Penantang lainnya, Alex Vanopslagh, menawarkan agenda pemotongan pajak, pengurangan birokrasi, dan dorongan penggunaan energi nuklir. Namun, pengakuannya terkait penggunaan kokain di awal karier politik dinilai dapat memengaruhi elektabilitasnya.
Di sisi kanan yang lebih keras, Partai Rakyat Denmark yang anti-imigrasi berpeluang bangkit setelah hasil buruk pada pemilu 2022.
Tidak ada partai yang diprediksi meraih mayoritas mutlak. Sistem perwakilan proporsional di Denmark umumnya menghasilkan pemerintahan koalisi, baik dari “blok merah” (kiri) maupun “blok biru” (kanan), setelah proses negosiasi yang bisa berlangsung berminggu-minggu.
Pemerintahan tiga partai yang dipimpin Frederiksen saat ini merupakan yang pertama dalam beberapa dekade yang melintasi batas ideologi. Hasil pemilu kali ini akan menentukan apakah model tersebut berlanjut, dengan partai Moderat yang dipimpin Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen berpotensi menjadi penentu koalisi.
Isu Greenland yang sempat menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa bulan terakhir justru tidak dominan dalam kampanye, karena adanya kesepakatan luas terkait status wilayah tersebut dalam Kerajaan Denmark.
Pada Januari, Frederiksen sempat memperingatkan bahwa upaya pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat bisa berdampak serius terhadap NATO. Namun ketegangan mereda setelah AS menarik ancaman tarif terhadap Denmark dan negara Eropa lainnya, disertai dimulainya pembicaraan teknis mengenai kerja sama keamanan Arktik.
Parlemen Denmark memiliki total 179 kursi, dengan 175 berasal dari wilayah Denmark, serta masing-masing dua kursi dari Greenland dan Kepulauan Faroe. [KM & GM/AP]
Sebelumnya
