DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan data yang dihimpun dalam dokumen Jejak Digital Pemko Banda Aceh di Era Illiza, aktivitas Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal sepanjang 1 Januari hingga 25 April 2026 menunjukkan pola kerja yang padat, terarah, dan mulai membentuk ritme pemerintahan yang konsisten.
Dalam empat bulan pertama itu, gerak Pemko Banda Aceh dapat dibaca melalui tiga poros utama: konsolidasi fiskal dan layanan dasar, penguatan program sosial-keagamaan, serta pembangunan citra kota melalui kolaborasi dan agenda city branding. Ketiganya berjalan beriringan, membentuk fondasi awal arah kebijakan kota.
Sejak awal Januari, pemerintah kota langsung menampilkan langkah simbolik sekaligus strategis dalam menjaga ketertiban. Banda Aceh melewati malam tahun baru tanpa perayaan besar, sebagai bagian dari upaya menjaga suasana kota tetap kondusif. Pada saat yang sama, Pemko juga melakukan safari kemanusiaan ke sejumlah wilayah terdampak bencana mulai dari Pidie Jaya, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Bener Meriah dengan penyaluran bantuan bagi warga, sekolah, dan dayah. Dalam salah satu titik, bantuan menjangkau 26 kepala keluarga atau 84 jiwa.
Memasuki pertengahan Januari, fokus pemerintahan mengarah pada penguatan kerja sama dan layanan publik. Komitmen sister city Banda Aceh“Higashimatsushima kembali dilanjutkan, sementara pada 27 Januari Banda Aceh menerima UHC Award 2026 indikasi bahwa cakupan jaminan kesehatan telah melampaui 98 persen penduduk dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Februari menjadi fase konsolidasi arah. Dalam refleksi setahun pemerintahan, Illiza menegaskan pentingnya stabilitas fiskal, penyelesaian kewajiban keuangan, serta penjagaan layanan dasar sebagai fondasi kerja. Di saat bersamaan, denyut ekonomi masyarakat digerakkan melalui Peukan Raya Ramadan dan Pekan QRIS Ramadan, dengan penyediaan 100 los gratis bagi UMKM. Forum Musrena digelar sebagai ruang perencanaan inklusif, disertai rapat pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah menjelang Ramadan.
Pada Maret, intensitas program makin terasa di lapangan. Bantuan rumah layak huni disalurkan, penegakan ketertiban diperkuat melalui penempatan personel Satpol PP/WH di kecamatan, serta pasar murah digelar menjelang Idulfitri dengan 1.600 paket sembako bersubsidi. Namun, pada saat yang sama, rapor Ombudsman 2025 dengan nilai 61,98 (kategori “Cukup”) menjadi pengingat bahwa kualitas layanan publik masih membutuhkan pembenahan.
Ciri kepemimpinan yang menonjol pada aspek sosial-keagamaan juga semakin terlihat. Peluncuran aplikasi ASN Mengaji, wisuda santri Daurah Al-Qur’an, hingga kegiatan belanja lebaran bersama sekitar 1.500 anak yatim menunjukkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial warga. Bantuan zakat bagi pekerja kebersihan, bingkisan untuk pasukan oranye, serta pemantauan arus mudik dan tradisi meugang memperkuat karakter kebijakan yang membumi.
Memasuki April, fokus bergeser pada evaluasi dan penguatan kapasitas birokrasi. Surat edaran pola kerja WFO“WFH diterbitkan, tingkat kehadiran ASN pasca-Lebaran mencapai 99,65 persen, dan pelatihan digital berbasis AI mulai diperkenalkan bagi guru SD. Musrenbang RKPD 2027 juga digelar sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan pembangunan.
Di penghujung periode ini, Pemko Banda Aceh memperkuat panggung kota melalui rangkaian agenda seperti HUT ke-821 Banda Aceh, forum APEKSI, City Expo, pelantikan pejabat eselon II, hingga BAA Talks. Puncaknya, pada 23 April, ditandatangani kerja sama dengan ILO untuk pengembangan “Kota Parfum””sebuah strategi city branding yang diarahkan untuk mendorong ekonomi kreatif berbasis UMKM. Tak lama berselang, Banda Aceh kembali menerima National Governance Award 2026 sebagai Excellent City in Healthcare Access.
Jika diringkas, empat bulan pertama ditahun 2026 ini diisi oleh konsolidasi fiskal, penguatan layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dukungan UMKM, pengendalian inflasi, program sosial-keagamaan, peningkatan disiplin ASN, transformasi digital pendidikan, hingga penguatan citra kota di level nasional dan internasional.
Secara keseluruhan, potret awal tahun ini menunjukkan satu hal bahwa Banda Aceh sedang bergerak mungkin tidak selalu dengan gegap gempita, tetapi dengan langkah yang konsisten dan terukur. Di balik padatnya agenda, terlihat upaya menjaga keseimbangan antara kerja administratif, respons sosial, dan pembangunan identitas kota.
Namun, pekerjaan rumah tetap ada. Kualitas layanan publik yang masih berada pada kategori “Cukup” menjadi catatan penting bahwa intensitas program perlu diiringi dengan peningkatan mutu. Di titik inilah konsistensi akan diuji apakah ritme kerja yang sudah terbentuk mampu diterjemahkan menjadi dampak yang benar-benar dirasakan warga.
Empat bulan ini baru permulaan ditahun. Fondasi sudah diletakkan, arah mulai terbaca. Kini publik menanti, apakah perubahan yang bergerak diam-diam ini akan benar-benar menjelma menjadi kemajuan yang terasa nyata di kehidupan sehari-hari warga Banda Aceh.