• Fakta Persidangan Terungkap Peran KPA pada Proyek Jalan Bener Meriah
    Aceh | 1 tahun lalu
    Fakta Persidangan Terungkap Peran KPA pada Proyek Jalan Bener Meriah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sidang lanjutan kasus korupsi kegiatan peningkatan jalan di Ibukota Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah bersumber dari DOKA tahun 2018 pada PUPR Aceh kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, pada Senin (14/8/2023) kemarin.

  • Kasus Dana Hibah KONI Tapsel, Penasihat Hukum: JPU Tindaklanjuti Fakta, Tetapkan Status Tersangka
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasus Dana Hibah KONI Tapsel, Penasihat Hukum: JPU Tindaklanjuti Fakta, Tetapkan Status Tersangka

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasihat Hukum dari terdakwa Zulkifli Lubis dan Rudi Saputra kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana hibah daerah Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, meminta Jaksa Penuntut Umum untuk segera menindaklanjuti dinamika sidang dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Medan. 


  • Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Penegak Hukum Diharapkan Semakin Profesional dan Serius Bekerja
    Polkum | 1 tahun lalu
    Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Penegak Hukum Diharapkan Semakin Profesional dan Serius Bekerja

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 diperingati setiap tanggal 22 Juli. Tahun 2023 ini, Tema Hari Bhakti Adhyaksa 2023 atau HBA ke-63 adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional." 


    Praktisi hukum Kasibun Daulay, SH berharap momentum HUT Adhyaksa ke-63 ini agar lembaga penegak hukum Indonesia semakin profesional dan bekerja dengan serius baik dapat pujian maupun dalam kesunyian, dalam menegakkan hukum yang bermartabat.

  • Larangan Perkawinan Beda Agama, Advokat Aceh Sebut Langkah MA Tepat
    Aceh | 1 tahun lalu
    Larangan Perkawinan Beda Agama, Advokat Aceh Sebut Langkah MA Tepat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin telah mengeluarkan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. 

  • Dugaan Tipikor Pengadaan Tanah Aceh Tamiang; Penasihat Hukum Pertanyakan Keseriusan Penyidik Kejati Aceh
    Polkum | 1 tahun lalu
    Dugaan Tipikor Pengadaan Tanah Aceh Tamiang; Penasihat Hukum Pertanyakan Keseriusan Penyidik Kejati Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Penasihat Hukum Tersangka Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti di Kabupaten Aceh Tamiang dan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan MAKODIM yang berlokasi di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009, mempertanyakan keseriusan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menangani perkara yang membelit kliennya tersebut.

  • Kasus SPPD DPRK Simeulue, Penasihat Hukum: Irawan Rudiono Lakukan Upaya Hukum Banding
    Polkum | 1 tahun lalu
    Kasus SPPD DPRK Simeulue, Penasihat Hukum: Irawan Rudiono Lakukan Upaya Hukum Banding

    DIALEKSIS.COM | Hukum - Tim Penasihat hukum terdakwa Anggota DPRK Simeulue pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Anggota dan Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2019, advokat Kasibun Daulay SH yang didampingi advokat Faisal Qasim SH MH dan Rahmat Fadli, SH MH menyebutkan bahwa kliennya Irawan Rudiono lakukan upaya banding ke-Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 melalui Panitra Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

  • Kasus Dana Hibah KONI Tapsel, Penasihat Hukum: Mahasiswa Itu Ditunggangi
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasus Dana Hibah KONI Tapsel, Penasihat Hukum: Mahasiswa Itu Ditunggangi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasihat Hukum, Zulkifli Lubis dan Rudi Saputra, memberikan menilai kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa merah putih, menyatakan kelompok tersebut tampak tidak memahami hukum dengan baik dan sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

  • Sidang Kasus SPPD DPRK Simeulue, Penasihat Hukum Bacakan Duplik atas Replik JPU
    Aceh | 1 tahun lalu
    Sidang Kasus SPPD DPRK Simeulue, Penasihat Hukum Bacakan Duplik atas Replik JPU

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menggelar sidang lanjutan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue periode 2014-2019 dengan agenda duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Senin (5/6/2023).

  • PN Banda Aceh Krisis Hakim, Ini Solusi dari Praktisi Hukum
    Aceh | 1 tahun lalu
    PN Banda Aceh Krisis Hakim, Ini Solusi dari Praktisi Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Negeri Banda Aceh menghadapi tantangan serius dalam menangani perkara hukum yang semakin kompleks dan meningkat. 


    Kekurangan jumlah hakim yang tersedia dapat menghambat proses peradilan dan memungkinkan beberapa perkara tidak tertangani sepenuhnya.


  • Kasus SPPD DPRK Simeulue, Penasihat Hukum: Sejak Awal Perkara, JPU Sudah Keliru
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasus SPPD DPRK Simeulue, Penasihat Hukum: Sejak Awal Perkara, JPU Sudah Keliru

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Tim Penasihat hukum para terdakwa Anggota DPRK Simeulue pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Anggota dan Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2019, advokat Kasibun Daulay SH dan didampingi advokat Faisal Qasim SH MH menyebutkan bahwa sejak awal Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sangat keliru.

  • Penasehat Hukum Desak Kejari Bener Meriah Segera Limpahkan Perkara Tipikor Jalan ke Pengadilan
    Aceh | 1 tahun lalu
    Penasehat Hukum Desak Kejari Bener Meriah Segera Limpahkan Perkara Tipikor Jalan ke Pengadilan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Penasihat Hukum salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan peningkatan jalan di ibukota Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah bersumber dari DOKA tahun 2018 pada PUPR Aceh, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bener Meriah untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

  • Kasus Dugaan Tipikor Pengadaan Tanah Aceh Tamiang, Kuasa Hukum Jamin Kliennya Kooperatif
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasus Dugaan Tipikor Pengadaan Tanah Aceh Tamiang, Kuasa Hukum Jamin Kliennya Kooperatif

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Penasehat Hukum tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti di Kabupaten Aceh Tamiang dan dugaan Tipikor Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Makodim yang berlokasi di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2009, menyatakan kliennya TR akan bersikap kooperatif.

  • Kasus Jalan di Bener Meriah, Penasihat Hukum Pertanyakan Mengapa KPA Tak Jadi Tersangka
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasus Jalan di Bener Meriah, Penasihat Hukum Pertanyakan Mengapa KPA Tak Jadi Tersangka

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasihat hukum salah satu tersangka kasus korupsi kegiatan peningkatan jalan di Ibukota Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang bersumber dari DOKA tahun 2018 pada PUPR Aceh, mempertanyakan alasan Kejaksaan Negeri Bener Meriah yang hanya menetapkan dua orang tersangka dalam perkara tersebut. 

  • Praktisi Minta Kepastian Hukum Soal Dugaan Korupsi Gedung Onkologi RSUDZA
    Aceh | 1 tahun lalu
    Praktisi Minta Kepastian Hukum Soal Dugaan Korupsi Gedung Onkologi RSUDZA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik menilai tidak ada kepastian hukum dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA).

    Padahal belakangan, kasus tersebut telah masuk tahapan penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

    Pada September 2022, Kejati telah meminta keterangan beberapa orang diantaranya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran); PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); dan Panitia Lelang atau Pokja (Kelompok kerja).

  • Kasus Dana Hibah Koni Tapsel, Kuasa Hukum Minta Jaksa Jangan Tebang Pilih
    Berita | 1 tahun lalu
    Kasus Dana Hibah Koni Tapsel, Kuasa Hukum Minta Jaksa Jangan Tebang Pilih

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasihat Hukum Zulkifli Lubis dan Rudi Saputra yang merupakan Tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2019-2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan, Kasibun Daulay, SH meminta Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) untuk tidak tebang pilih dalam menangani perkara tersebut.

    Menurutnya, pihak Kejari Tapsel harus bersikap profesional dan lebih konfrehensif dalam mengusut perkara yang telah menjerat kliennya tersebut, yang mana menurutnya penyidik harus menyasar pihak-pihak yang paling bertanggungjawab, bukan malah memilih-milih pihak yang posisi politiknya paling lemah saja yang dijadikan Tersangka.

  • Kasibun Daulay Sebut Penanganan Kasus Korupsi Beasiswa Belum Menyentuh Keadilan Publik
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasibun Daulay Sebut Penanganan Kasus Korupsi Beasiswa Belum Menyentuh Keadilan Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Soliditas Advokat untuk Mahasiswa, Kasibun Daulay menyatakan, penanganan Kepolisian daerah (Polda) Aceh terhadap kasus dugaan korupsi dana beasiswa yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh seolah sudah kehilangan arah dan orientasi.

    "Masih dalam pertanyaan besar, apakah mereka ini yang menikmati dugaan Tindak Pidana Korupsi ini atau memang masih ada yang disembunyikan," kata Kasibun Daulay kepada pewarta Dialeksis.com, Rabu (22/2/2023).

  • Kasibun Daulay Kupas Fakta Kondisi Penegakan Hukum di Aceh
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasibun Daulay Kupas Fakta Kondisi Penegakan Hukum di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat Aceh, Kasibun Daulay mengatakan, tindak pidana korupsi di Aceh belakangan ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh pengkajian secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

    "Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada saat ini menurut saya banyak dilatarbelakangi oleh motif yang sebenarnya bukan karena hukum itu sendiri bukan karena kepentingan penegakan hukum tapi justru karena ada subjektivitas dari Kalau boleh kita buka lebih terbuka itu ada subjektivitas dari aparat penegak hukum sehingga memunculkan satu penilaian seperti itu," kata Kasibun Daulay dikutip Pewarta Dialeksis.com, di Youtube Jalan Ary Official, Kamis (2/2/2023). 

« 1 2 3 4 5 »

Berita
Foto