DIALEKSIS.COM | Aceh - Pada Jumat, 19 Maret 2021, tujuh (7) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh untuk periode 2021-2024 resmi dilantik di Anjong Mon Mata Meuligoe oleh Gubernur Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Pada Rabu (13/3/2024) pekan lalu, sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh mengunjungi Kantor Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dengan tujuan yang serius. Mereka memasuki gedung tersebut dengan laporan penting terkait dugaan penggelembungan suara yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Dapil 1 Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan dugaan penggelembungan suara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diduga mencapai lebih dari 20 ribu suara untuk partai politik tertentu, yang terjadi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 1, Rabu (13/3/2024) kemarin.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh memutuskan untuk membebaskan tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penguasaan eks Hak Guna Usaha (HGU) pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti di Kabupaten Aceh Tamiang, serta pengadaan tanah untuk pembangunan MAKODIM di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Tahun Anggaran 2009.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penasihat Hukum dua orang PPTK pada perkara dugaan tipikor menilai bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua kliennya tersebut tidak nyambung antara narasi formil dan narasi materil, sehingga surat tuntutan JPU tersebut dinilai ngawur dan serampangan.

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Kasus penganiayaan yang menimpa Denni Safrizal Sekretaris PKS Aceh Utara yang diduga dilakukan oleh Ketua Koni Aceh Utara, Dahlan alias Maklan, menjadi viral dan mendapatkan atensi masyarakat Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sidang pembuktian perkara dugaan Tipikor proyek Jalan Rantau Panjang-Alue Tuwi Kabupaten Aceh Timur di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memunculkan fakta baru. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pernyataan yang menyebutkan bahwa debat Capres/Cawapres bukan indikator utama kemenangan telah menarik perhatian praktisi hukum terkemuka, Kasibun Daulay, SH, yang mengungkapkan pandangannya melalui Dialeksis.com (09/01/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur ikut melakukan pendampingan hukum terhadap proyek pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang, Kecamatan Pereulak Barat, Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur dengan nilai pagu Rp11,3 miliar. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pekerjaan pembangunan Jalan Beusa Seubrang dan Jalan Rantau Panjang-Alue Tuwi Kabupaten Aceh Timur, Zarliansyah ST MSi mengakui bahwa benar dirinya yang menandatangani kontrak pekerjaan & dokumen-dokumen untuk pengajuan pembayaran termasuk Surat Perintah Membayar (SPM) pada kedua proyek tersebut. Hal itu sebagaimana terungkap saat Zarliansyah diperiksa selama enam jam pada sidang pembuktian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/12/2023). 

Faisal sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir mengatakan pokok pikiran (Pokir) DPRD itu jauh lebih bermanfaat dibanding program reguler punya SKPA. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Hukum Kasibun Daulay dan Rekan mengadakan diskusi bersama Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Jimmi Zikria di Banda Aceh, Sabtu (9/12/2023). Diskusi ini membahas problematika pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penasihat Hukum dua orang PPTK pada dua perkara dugaan tipikor yaitu perkara dugaan korupsi membantah dakwaan JPU.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Makodim Aceh Tamiang kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (21/11/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi Hukum Aceh, Kasibun Daulay, SH menyampaikan dukungan kepada satu-satunya srikandi Aceh Ainal Mardhiah yang mencalonkan diri sebagai hakim agung di Mahkamah Agung.

"Kita berharap dengan kualitas yang dimiliki ibu Ainal Mardhiah bisa lolos seleksi Hakim Agung dalam seleksi Komisi 3 DPR RI," ujarnya kepada Dialeksis.com, Senin (20/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum Kasibun Daulay sekaligus Founder Kantor Hukum Kasibun Daulay dan Rekan, mengutuk dan mengecam keran tindakan tentara zionis israel yang melakukan penyerangan terhadap warga Palestina khususnya ibu dan anak dan penyerangan di rumah sakit milik negara Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay peraktisi hukum yang merupakan pengacara Tipikor di Aceh menyampaikan agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru Drs. Joko Purwanto, SH agar fokus melakukan penindakan perkara korupsi, bukan hanya dihulu akan tetapi sejak pembahasan anggaran antara Pemerintah Aceh (Tim TAPA) dengan DPRA. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penasihat Hukum salah seorang Tersangka kasus dugaan korupsi paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang, Kecamatan Pereulak Barat, Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur, mempertanyakan alasan Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang hanya menetapkan PPTK, Pelaksana & konsultan pengawas dalam perkara itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum Kasibun Daulay mengatakan, penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif yang melibatkan 58 anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh pada tahun anggaran 2022 sangat janggal.

Menurutnya Kasibun Daulay, perlu kepastian hukum dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi mendapat hukuman yang setimpal.