DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh mengungkap potret buram pendidikan di Provinsi Aceh. Hasil audit BPKP tahun 2024 menunjukkan akuntabilitas peningkatan mutu pendidikan di wilayah ujung barat Indonesia ini masih jauh dari optimal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyoroti sejumlah masalah dalam pengadaan makanan, serta mempertanyakan efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Supriyadi, mengungkapkan peran krusial BPKP dalam memastikan tata kelola yang baik selama persiapan hingga pelaksanaan PON. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 masih menjadi sorotan tajam terkait dugaan masalah dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada pengadaan makanan bagi atlet dan kontingen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 terus menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan pengelolaan anggarannya. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut telah menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggarannya. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merupakan salah satu organisasi yang paling vokal menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan PON tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai sejumlah masalah yang mencuat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Ajang olahraga bergengsi ini menjadi sorotan lantaran masalah konsumsi atlet yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan sering terlambat. Selain itu, sejumlah infrastruktur yang tak memadai juga turut menjadi perhatian.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh sedang menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek terkait banyak keluhan pelayanan konsumsi selama Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera 2024. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite periode tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah mencairkan insentif untuk Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan biaya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Persiapan implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga ditargetkan tuntas pada akhir Februari 2024.

DIALEKSIS.COM |Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Syiah Kuala (USK) resmi menandatangani MoU 'Kolaborasi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi ekonomi biru' pada Senin (5/2/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Paket kegiatan pembangunan saluran irigasi kelompok P3-TGAI (Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) untuk kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dari sumber anggaran APBN 2023 dibawah BWS (Balai Wilayah Sumatera) I yang terletak di Gampong Mata Mamplam, Kecamatan Peusangan, Bireuen dilakukan serah terima atau PHO akhir Desember tahun lalu, namun pertengahan Januari tahun 2024 ini terlihat sudah roboh.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lhokseumawe, telah menerima hasil audit kasus dugaan korupsi pengelolaan pajak penerangan jalan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, setelah dihitung kerugian negara senilai Rp 3,1 miliar.

Kasi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Therry Gutama, menyebutkan hasil sudah diterima sejak 29 Desember 2023 lalu.

“Iya sudah kita terima BPKP Perwakilan Aceh. Selanjutanya hasil audit akan dilampirkan dalam dokumen penyidikan kasus ini,” kata Therry kepada Dialeksis.com, Sabtu (6/1/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh Masyarakat Subulussalam, Safran Kombih meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk mengaudit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (ABPK) Subulussalam Tahun Anggaran 2023.

Permintaan tersebut, kata Safran, dianggap menjadi salah satu solusi dari sengkarut permasalahan yang kini sedang terjadi di Kota Subulussalam. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, hingga saat ini masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe.

“Kami masih menunggu hasil audit dari BPKP,” kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Therry Gutama, pada Selasa (5/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien (CND), Meulaboh, Aceh Barat berhasil meraih akreditasi Paripurna, sesuai dengan hasil penilaian dari tim akreditasi yang telah turun ke RSUD CND untuk melakukan rangkaian penilaian dengan berbagai variabel. Mulai dari kualitas pelayanan hingga ketersediaan fasilitas serta keselamatan pasien yang sesuai dengan standar rumah sakit umum daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir tidak dapat menyembunyikan kekecewaaannya saat mengetahui terjadinya dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN yang merugikan negara hingga ratusan miliar Rupiah. Saat melaporkan dugaan penyelewengan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (3/10/2023) kemarin, Erick pun menyebut para penyeleweng dana tersebut sebagai oknum-oknum biadab yang harus diusut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong para kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Menurut dia, para kades berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi angka tengkes atau stunting.