Beranda / Politik dan Hukum / Hancurnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Tokoh Masyarakat Minta BPKP Audit APBK Subulussalam

Hancurnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Tokoh Masyarakat Minta BPKP Audit APBK Subulussalam

Kamis, 04 Januari 2024 16:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh Masyarakat Subulussalam, Safran Kombih meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (ABPK) Subulussalam Tahun Anggaran 2023. 

Permintaan tersebut, kata Safran, dianggap menjadi salah satu solusi dari sengkarut permasalahan yang kini sedang terjadi di Kota Subulussalam. 

Diketahui, saat ini para guru, tenaga medis, hingga perangkat desa belum dibayar gajinya sudah berbulan-bulan dengan alasan Pemko setempat mengalami defisit anggaran. 

Akibat dari itu, kata Safran, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam lumpuh total, hanya layanan IGD dibuka disebabkan faktor kemanusiaan.

Ia mengungkapkan, para tenaga medis dan tenaga pendukung RS setempat sudah berkomitmen tidak memberikan pelayanan jika gaji mereka belum dibayar. 

“Jangan alasan terus karena defisit, makanya perlu BPKP mengaudit APBK Subulussalam supaya jelas kemana saja aliran dananya, apakah ada disalahgunakan,” kata Safran saat diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (4/1/2024). 

Safran juga membeberkan bahwa Pemko Subulussalam nekat mengalihkan pembayaran honor yang seharusnya dibayar kepada penerima, tetapi digunakan untuk tempat lain sehingga terbengkalai. 

“Penggunaan keuangan APBK Subulussalam tidak tepat, Pemerintah Daerah tidak mampu membayar apa yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan (pihak ketiga) alias gagal bayar, sementara kontraktor dari kelompok PJ Walikota itu semua selesai,” ungkapnya. 

Kata Safran, memang tahun-tahun sebelumnya masalah defisit itu sering terjadi, tetapi kali ini terparah dan sudah diluar ambang batas. 

“Sekali lagi saya minta BPKP agar melakukan audit investigasi karena nanti jelas bagaimana pengelolaan keuangan Pemerintah daerah itu,” pungkasnya. 

Sebelumnya, dalam wawancara Dialeksis.com, Rabu (3/1/2024) bersama Direktur RSUD Kota Subulussalam, dr Dewi Sartika Pinem terkait mogok kerja tenaga medis dan tenaga pendukung RS setempat karena gaji tak kunjung dibayarkan. Kata Dewi, kini mereka sudah beraktivitas kembali seperti biasa.

"Sudah berkerja seperti biasa lagi semuanya," jawabnya singkat melalui pesan Whatsapp.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda