Gambar ilustrasi. [Foto: Tirto]

Keluar dari kutukan Sumber Daya Alam

Terkait tambang, rasanya tak asing dengan adagium kutukan sumberdaya alam (Resource Curse). dimana kekayaan sumberdaya alam tidak menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera, tetapi sebaliknya membuat masyarakat semakin sengsara akibat konflik dan permasalahan yang muncul di daerah tersebut. 

Agar terhindar dari kutukan tersebut, maka mau tidak mau Pemerintah Aceh wajib melakukan Moratorium Tambang agar dapat dilakukan terlebih dahulu penguatan SDM Aceh, pemulihan lingkungan yang sudah rusak akibat aktivitas penambangan yang sudah ada, penguatan pranata dan kebijakan agar jika waktunya tiba melakukan pengelolaan SDA terjamin rasa keadilan.

Memang, di Indonesia telah dijelaskan secara gamblang dalam konstitusinya, bahwasanya kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara harus mampu menjamin bahwa pengelolaan kekayaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Daerah penghasil sumberdaya alam, seperti Aceh juga diberikan hak yang lebih dari daerah lain setelah penerapan otonomi khusus.

Penguasaan oleh negara dan hak daerah itu tidak serta merta sebagai mandat untuk langsung mengeruk SDA yang ada. Penguasaan dan hak itu juga bermakna negara dan daerah memiliki kewenangan untuk menunda terlebih dahulu kegiatan eksploitasi karena mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari maslahat yang diperoleh oleh rakyat Aceh. 

Sebagai daerah yang kental dengan Islam tentu patut dihormati kaedah fiqih yang menegaskan meninggalkan mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Sebab, mafsadat (kerusakan) tidak bisa dihilangkan dengan mafsadat (kerusakan). 

Lagi pula belum masuk katagori terpaksa dalam konteks harus mengeksploitasi SDA karena masih banyak jalan lain yang dapat ditembuh, yaitu melalui menghidupkan iklim berusaha rakyat, salah satunya di sektor ekonomi UKM.[]