DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - M. Dzaky Naufal, S.IP, Demisioner Wakil Presiden Mahasiswa USK dan Juru Bicara Tim Kampanye Daerah Sigma-MC Banda Aceh mengatakan bahwa salah satu isu menarik yang mencuat dalam sesi debat terakhir adalah janji calon gubernur Bustami Hamzah yang ingin meningkatkan perekonomian Aceh melalui investasi pertambangan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kebijakan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Aceh Bustami menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Muhammad Nur, SH, selaku Relawan Mualem Dek Fad, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penerbitan 9 izin tambang yang dinilai terlalu cepat dalam kurun waktu 5 bulan masa jabatan Bustami sebagai Pj Gubernur Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keberadaan perusahaan tambang di Aceh diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengembangan sektor pendidikan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dr. Teuku Andika Rama Putra, akademisi Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), mengungkapkan bahwa Aceh memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, khususnya logam tanah jarang, yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi elektronik, seperti pembuatan layar sentuh ponsel.

Akademisi: Pertambangan Aceh Jadi Incaran Dunia Khususnya Logam Tanah Jarang

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal, mengungkapkan banyaknya perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi namun tidak dilanjutkan ke tahap operasi produksi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selama lima tahun terakhir, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batubara di Aceh terus meningkat, mencapai total Rp 1,58 triliun. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu mafia tambang menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan dalam debat ini, terutama ketika Muzakir Manaf menutup sesi dengan sebuah pantun yang menyentuh masalah tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M. Rizal Fahlevi Kirani, meminta pemerintah untuk menjalankan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRA terkait penerapan Moratorium Izin Tambang.

"Rekomendasi dari Pansus DPRA harus benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah. Artinya, Pemerintah Aceh harus menjalankan rekomendasi ini dengan ketat, agar pengawasan dalam sektor pertambangan dapat diperkuat," ujar mantan Ketua Pansus itu dalam diskusi publik di Banda Aceh, Rabu (23/10/2024).

Pemerintah Aceh Diminta Keluarkan Moratorium Izin Tambang untuk Lindungi Lingkungan dan Masyarakat

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Pencemaran limbah batu bara di Aceh Barat bukanlah suatu hal baru, tetapi telah berulang kali terjadi dan belum ada penyelesaian yang konkret.

Menanggapi hal itu, Sub Koordinator Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK, Muhammad Subhan menegaskan pentingnya tanggung jawab semua pihak terkait masalah itu.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Satreskrim Polres Nagan Raya berhasil menangkap pelaku pembakaran satu unit alat berat di lahan milik PT. Watu Gede Utama (WGU). Pelaku yang berinisial KR (44) itu ditangkap di Gampong Krueng Seumayam, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu malam, 19 Oktober 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Isu dan Propaganda Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh, Muhammad Ridwansyah, menyoroti pernyataan Hendra Budian, juru bicara calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pejabat Gubernur Aceh. Publik Aceh dikejutkan dengan fakta bahwa dalam lima bulan masa jabatan Bustami, sembilan izin usaha pertambangan diterbitkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang mengeluarkan sembilan izin tambang selama masa jabatannya dinilai bertentangan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Kritik tersebut disampaikan oleh peneliti kesehatan lingkungan Aceh, Yulizar Kasma.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru bicara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bustami Hamzah dan Teungku Fadhil Rahmi, Hendra Budian, menyatakan bahwa penerbitan izin tambang oleh Bustami saat menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Aceh adalah langkah strategis untuk menarik investasi dan menekan angka pengangguran di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Masyarakat Pro-Investasi (MPI), Aji Santana, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pansus Tambang DPRA yang baru saja merilis laporan hasil kerja mereka dalam rapat paripurna pada Jumat, 27 September 2024, di Gedung DPRA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh membengkak, kini mencapai 64 IUP. Bahkan ketika Bustami Hamzah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, 13 Maret hingga 15 Agustus 2024, ada 9 IUP yang dikeluarkan Pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menggelar sidang paripurna pada Rabu (4/9/2024), di Gedung Utama DPRA. Sidang tersebut mengusung tiga agenda penting, yakni pengesahan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, pembahasan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025, dan pengesahan pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) periode 2024-2027.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi), Mahmud Padang, mengingatkan tentang tingginya potensi transaksional menjelang Pemilu yang mempertaruhkan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh.

Menurutnya, izin pertambangan rawan dijadikan komoditas politik untuk meraih dukungan dan sumber logistik dalam menghadapi Pilkada di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 51 perusahaan di Aceh kini mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk komoditas mineral dan batubara. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Aceh Besar, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Tamiang.

DIALEKSIS.COM| Indept - Nahdlatul Ulama (NU) sudah jauh jauh hari menerima tawaran Presiden Jokowi, agar Ormas ikut bagian dalam mengelola tambang. Namun tidak dengan Muhammadiyah, Ormas Islam ini justru bagaikan seorang gadis yang dipinang, malu-malu.