DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, menjelaskan secara rinci tata cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aceh sebagai salah satu langkah pemerintah Aceh untuk menertibkan kegiatan pertambangan ilegal dan membuka ruang legal bagi masyarakat agar dapat menambang secara sah, tertib, dan berkelanjutan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Salmawati, SE., MM, atau yang akrab disapa Bunda Salma, menegaskan pentingnya pengawalan secara transparan terhadap penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Beri Mineral Utama (PT BMU) di Kabupaten Aceh Selatan, yang izinnya telah dicabut oleh Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) Banda Aceh periode 2024-2029, Muhammad Irsal Muntazal, mengatakan kehadiran Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sangat penting agar aktivitas penambangan di daerah itu memiliki kejelasan hukum sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menargetkan sebanyak 18 proyek hilirisasi lintas sektor dapat mulai berjalan pada 2026. Salah satu proyek yang masuk dalam daftar adalah industri Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, dengan nilai investasi mencapai Rp16 triliun dan potensi membuka 33.000 lapangan kerja.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bareskrim Polri menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tambang pasir ilegal di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aktivitas tambang tanpa izin itu diperkirakan merugikan negara hingga Rp 3 triliun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Panitia Khusus (pansus) mineral, batu bara serta minyak bumi pada tanggal 25 September 2025 mengumumkan hasil temuan dan investigasi lapangan bahwa sebanyak 450 titik tambang illegal beroperasi di Aceh menggunakan 1000 unit alat berat (beko/escavator) dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 360 Milyar per tahun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Minerba dan Migas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Anwar Ramli, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan aliran dana tambang ilegal kepada aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menyoroti tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Aceh yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap memegang kendali penuh terhadap dana jaminan reklamasi (jamrek) perusahaan tambang. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Anang Anggarjito, mengungkapkan dari sekitar 700 perusahaan tambang yang terdaftar di Aceh mulai dari sektor batubara, emas, pasir, hingga bijih besi hanya 45 perusahaan yang aktif membayar pajak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi, yang akrab disapa Abu Salam, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang yang teridentifikasi bermasalah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Komisi III, Nurchalis, menegaskan bahwa sektor pertambangan di Aceh harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan sumber kerusakan lingkungan. Ia mendorong perlunya tata kelola pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sektor pertambangan di Aceh mencatatkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama delapan tahun terakhir. Sejak 2017 hingga 2025, total penerimaan yang berasal dari aktivitas tambang di provinsi ujung barat Indonesia itu mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, dengan skema bagi hasil 80 persen untuk Aceh dan 20 persen untuk pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Aliansi Bumi Aceh Mulia (ABMA), Azhari, meminta Gubernur Aceh untuk segera meninjau ulang dan mengevaluasi 13 izin usaha pertambangan (IUP) emas yang telah diterbitkan di sejumlah kabupaten di Aceh.

Permintaan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya aktivitas tambang yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperlebar ketimpangan ekonomi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Pidie - Ketua Pemuda Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Asnawi A Gani, atau yang akrab disapa Abi Nawi, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan dan langkah Gubernur Aceh untuk segera mengizinkan atau merealisasikan legalisasi pertambangan rakyat di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Haqul Baramsyah, yang menilai konsep Tambang Rakyat merupakan langkah positif, asalkan dijalankan sesuai prinsip pertambangan yang baik dan berizin resmi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivitas penambangan emas di Kabupaten Nagan Raya kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah penambang di Kecamatan Beutong mengaku dimintai setoran oleh seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat dekat Kapolda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Masa depan pertambangan Aceh berdiri di persimpangan yang penuh tanda tanya. Di satu sisi, potensi sumber daya tampak sebagai harapan untuk mempercepat kesejahteraan; di sisi lain, jejak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan bisa berubah menjadi ancaman berkepanjangan jika tata kelola gagal menjawab kepentingan rakyat.

DIALEKSIS.COM | Feature -  Pemerintah Aceh mulai menunjukan sikap seriusnya menertibkan tambang emas illegal. Lantas bagaimana dengan setoran ke Aparat Penegak Hukum (APH) yang selama ini telah mengusik publik?

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Alumni Fakultas Hukum USK asal Kluet Tengah, Henneri SH mendesak Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis dan IUPK PT Pinang Sejati Utama (PSU).