[Foto: Humas YARA]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, melihat perlu adanya kalaborasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan dalam memacu mutu pendidikan di Aceh.

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Jumat (23/9/2022), Menurut Safar, banyak hal yang perlu di benahi dalam dunia pendidikan mulai dari hulu sampai hilir, dari anggaran sampai dengan kurikulum terpadu berbasis syariat Islam.

Dia mengatakan, ketika ada permasalahan yang muncul, DPRA sebagai mintra Pemerintah Aceh dengan kewenangannya bisa memanggil Dinas Pendidikan untuk membicarakan masalah dan mencari solusi bersama, bukan seperti kata pepatah "buruk muka cermin di belah", jika ada permasalahan solusinya ganti Kepala Dinas, ini seperti ingin cuci tangan DPRA terhadap persoalan yang di hadapi oleh Pemerintah Aceh dalam dunia pendidikan.

"Kami kerap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan advokasi peningkatan mutu pendidikan di Aceh khususnya yang di kelola oleh Pemerintah Aceh yaitu di jenjang SMA, SMK dan SLB, kami mendapatkan banyak permasalahan, mulai dari permasalahan alokasi anggaran pendidikan yang tidak konstitusional, sampai pada implementasi Syariat Islam dalam kurikulum, berbagai masalah ini telah mulai di benahi oleh Dinas Pendidikan Aceh dan tentu akan sangat cepat selesai permasalahan dalam dunia pendidikan jika DPRA juga ikut berperan mendukung Dinas Pendidikan dalam mencari solusi terhadap mutu pendidikan di Aceh yang belum memuaskan, jangan ada masalah sedikit langsung teriak minta ganti Kepala Dinas, harusnya di panggil, didengar apa masalahnya dan bersama mencari solusi sehingga permasalahan dapat di selesaikan bersama," kata Safar.