[Foto: For Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Badan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia sampaikan, jangan berlarut-larut dalam penyelidikan, karena semakin jelas pengungkapan kasus korupsi yang sudah diaudit, maka semakin jelas transparansinya. 

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Aceh meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak lanjuti terhadap penanganan kasus korupsi di Aceh, hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor MaTA, Banda Aceh Senin (10/10/2022). 

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Aceh telah mengirimkan surat dengan Nomor 016/B/MaTA/X/2022 perihal perkembangan penyelidikan terbuka di Provinsi Aceh kepada KPK pada Selasa 4 Oktober 2022 dan diterima pada Kamis 6 Oktober 2022. 

Terhitung sudah 494 hari sejak KPK melakukan penyelidikan terbuka di Aceh. Atas dasar itu, publik mempertanyakan sudah sejauh mana berjalan proses hukumnya. Sejak Juni 2021 terdapat lima kasus yang diselidiki KPK guna melihat potensi tindak pidana diantaranya kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 di Kabupaten Nagan Raya, yang kedua penyelidikan terkait pengadaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1, 2, 3.

Yang ketiga, proyek Multi Years Contract (MYC) dengan 14 paket pembangunan jalan dan satu paket berupa bendungan. Yang keempat, terkait apendiks di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 ada mata anggaran senilai Rp 256.000.000.000 yang berkode AP/apendiks yang nomeklatur yang sama sekali tidak diketahui dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.