Pengamat Kebijakan Publik, Nasrulzaman. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - APBA 2022 yang telah disepakati sebesar Rp 16,1 Trilliun menjadi kabar baik bagi rakyat Aceh. Karena Raqan APBA 2022 ini termasuk cepat disepakati dan tepat waktu.

Namun, banyak hal yang harus diperhatikan di APBA 2022 ini termasuk program-program apa saja yang harus dibuat dan harus tepat sasaran agar tak mengulangi kesalahan yang sama ditahun sebelumnya 2021. Dan juga pernyataan Sekda Aceh, Taqwallah yang kontrovesial sampai saat ini yaitu SiLPA Rp 0,- tahun 2021.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrulzaman mengatakan, kenapa ditahun-tahun akhir Gubernur Aceh sekarang baru dikatakan SiLPA Rp 0,-. “SiLPA Rp 0,- bagus, Artinya kemampuan mereka merencanakan dan melaksanakan itu baik, artinya apa yang direncanakan bisa diselesaikan di akhir masa, tapi 3 tahun terakhir memang membuktikan tidak mampu, jadi enggak usah lebay juga, SiLPA 0 itu gak mungkin dicapai karena ada waktu, masa, dan sebagainya,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (9/12/2021).

Dirinya mengatakan, terkecuali untuk APBA 2022, awal bulan Januari ini sudah lelang. “Kemudian, Maret sudah ada pemenangnya, dan itu bisa jadi, habis semua anggaran Rp 16,1 Trilliun itu,” sebutnya.

“Tapi sebenarnya yang harus disampaikan bukanlah SiLPA Rp 0,- , kita sebenarnya menunggu kemarin ketikan disahkan APBA 2022, Gubernur Aceh mengatakan ‘Ini anggaran 2022 sudah kami tetapkan, prioritas belanja publik mengurangi kemiskinan dengan kegiatan ini..ini..ini.., bikin infrastruktur, pengembangan wilayah, akan kami lakukan segera, kemudian apalagi, Pendidikan, Rumah Dhuafa, santunan yatim piatu,’, harusnya hal-hal seperti yang disampaikan dan itu yang kita tunggu,” tambahnya.

Kemudian, Nasrulzaman mengatakan, menyampaikan SiLPA Rp 0,- itu gak ada pentingnya, yang penting saat ini Gubernur Aceh harus menyampaikan apa saja program prioritas di tahun 2022 nanti, itu yang harus disampaikan ke masyarakat.

“Terkait efesiensi waktu harus awal Januari sudah diumumkan lelang, atau desember ini, terutama paket-paket besar, itu harus diumumkan sekarang untuk masuk lelang di Januari, supaya lebih cepat, jadi di maret sudah ada penetapan kontrak, jadi sudah bekerja semua," sebutnya.

Lanjutnya, Dirinya menyampaikan, itu bisa kita menghabiskan semua program, tapi persoalannya sekarang itukan niat baik. Namun, kalau niat baik itu tidak ada, sama saja, perilkau yang sama dan hal yang sama pasti akan muncul lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Nasrulzaman mengatakan, pemerintah Aceh harus menyelesaikan permasalah-permasahan utama di Aceh.

“Kemiskinan, kemudian soal Stunting anak-anak Aceh, Pendidikan, terkait Rumah Dhuafa itu harusnya setiap tahun itu 6000 rumah sudah dibangun, namun yang utama itu 3 hal tersebut, Kemiskinan, Stunting anak-anak Aceh (Kesehatan), Pendidikan, 3 hal itu saja, ada dan apa bukti nyata program dalam mengurangi kemiskinan, ada tidak? Terutama siapa? Kelompok petani dan nelayan, karena yang paling masyarakat miskin itu petani dan nelayan, dan saya yakin program-program nantinya itu adalah program-program yang sama,” tukasnya.

Nasrulzaman mengatakan, banyak sekali masih lemahnya APBA ini yang masih belum terungkap ke publik. “Terutama sektor yang saya sebutkan, Kemiskinan, Stunting (Kesehatan), dan Pendidikan, dan sampai sekarang belum ada baik itu di DPRA dan pemerintah Aceh yang mengatakan harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,” pungkasnya. [ftr]