Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan, sejauh ini penyelenggara Pemilu masih berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan.  

Namun, lanjutnya, masyarakat sipil perlu mendorong supaya anggaran yang dijanjikan pemerintah akan segera turun ke penyelenggara terutama ke penyelenggara teknis.

“Karena dengan kesepakatan yang sudah ada dalam RDP antara penyelenggara Pemilu, Komisi II DPR RI dan pemerintah (Kemenkeu), itu sudah menyepakati anggaran untuk tahun 2022,” ungkapnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Selasa (16/8/2022).

Tapi kenyataannya, kata dia, hingga hari ini anggaran yang sudah dikeluarkan masih sangat sedikit dan kurang.

Diketahui, Anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tahun ini hanya dicairkan Rp 3,6 triliun dari total yang diusulkan Rp 8,06 triliun.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi seluruh anggaran Pemilu 2024. Namun, pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Di antaranya, pemerintah meminta KPU mengkaji ulang anggaran untuk kebutuhan pembangunan kantor/gudang serta kenaikan honorarium bagi badan ad hoc.

Menurut Dian, pemerintah harus membayar janjinya untuk memberikan anggaran ke KPU, apalagi APBN sedang bertumbuh jadi tidak ada alasan anggaran ditunda-tunda.

Karena, kata Dian, nanti akan kesulitan apabila anggaran itu tidak segera disediakan oleh pemerintah.

Ke depan, ada verifikasi faktual partai pada bulan Oktober, yang memerlukan anggaran yang sangat banyak. Seperti, untuk pengadaan kantor KPU di beberapa kabupaten/kota, memverifikasi faktual keanggotaan partai.

“Itu kan nggak mudah, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah, perlu untuk mengalokasikan anggaran yang paling penting untuk segera diturunkan,” ucapnya.

Dian meyakini, KPU sudah menghitung kalkulasi keperluan penyelenggara Pemilu yang penting untuk dilakukan terlebih dulu.

“Jadi pos anggaran untuk Desember, bisa jadi maju karena proses kebutuhan di September atau Oktober,” pungkasnya.(Nor)