Beranda / /

  • Evaluasi Penting: Tragedi Pemilu 2024 dan Seruan untuk Perubahan dari JPPR
    Polkum | 1 bulan lalu
    Evaluasi Penting: Tragedi Pemilu 2024 dan Seruan untuk Perubahan dari JPPR

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka kematian petugas pemilu pada tahun 2024 telah mencapai setidaknya 71 orang, sementara lebih dari 4.500 lainnya tercatat sakit. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemilu sebelumnya dan menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan dan kesejahteraan para petugas.

  • JPPR: Pemantauan Pemilu 2024 Meliputi 68 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi
    Polkum | 1 bulan lalu
    JPPR: Pemantauan Pemilu 2024 Meliputi 68 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tengah melakukan pemantauan yang ketat terhadap jalannya Pemilu 2024. Sebanyak 591 relawan JPPR telah diterjunkan ke 68 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi di seluruh penjuru Indonesia untuk memastikan integritas proses demokrasi.

  • KPU Klaim Caleg Perempuan Sudah Capai 37 Persen, JPPR Kurang Yakin
    Sosok-ad | 4 bulan lalu
    KPU Klaim Caleg Perempuan Sudah Capai 37 Persen, JPPR Kurang Yakin

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada 18 partai politik (parpol) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mencapai angka di atas 30 persen.

    Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, angka 30 persen itu perlu ditinjau lebih dalam bagaimana komposisi Caleg perempuan secara per Dapil, apakah memenuhi atau tidak. 

  • JPPR dan KIPP Tolak Tindakan Terbentuk Dinasti Politik di Indonesia
    Berita | 5 bulan lalu
    JPPR dan KIPP Tolak Tindakan Terbentuk Dinasti Politik di Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pendaftaran bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak sah.

    Hal ini lantaran KPU RI tidak menindaklanjuti Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) 19/2023.

  • JPPR Minta KPU Segera Respon Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor
    Berita | 5 bulan lalu
    JPPR Minta KPU Segera Respon Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, secara hukum tanpa direvisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 dan 11, KPU harusnya melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung. 


    Menurut Nurlia Dian Paramita itu berkaitan dengan eksistensi pasal yang bermasalah pasal 11 ayat 6 dan pasal 18 ayat 2 PKPU 10 tahun 2003 mengenai pencalonan.

  • JPPR: Aktivitas Kampanye Harus Semua Dilaporkan
    Pemerintahan | 6 bulan lalu
    JPPR: Aktivitas Kampanye Harus Semua Dilaporkan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Para peserta Pemilu 2024 diwajibkan untuk membuka rekening khusus dana kampanye. 

    Kewajiban ini sejalan dengan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) terkait pengelolaan dana kampanye dalam Pemilu 2024.

  • JPPR Ajak Masyarakat Beri Sanksi Sosial Caleg Eks Koruptor
    Aceh | 6 bulan lalu
    JPPR Ajak Masyarakat Beri Sanksi Sosial Caleg Eks Koruptor

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengajak publik memberikan sanksi sosial terhadap calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi. Hukuman dari publik menjadi ujung tombak sanksi sosial terhadap mereka.

    "Satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah dengan memperkuat sanksi sosial. Dalam hal ini sanksi sosial berbentuk abstrak, tidak konkret seperti sanksi hukuman," kata Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita, Jumat (1/9/2023).

  • JPPR Dorong Keterpilihan Bawaslu Berdasarkan Penilaian Seleksi, Bukan Hasil Konsolidasi Proses Politis
    Polkum | 7 bulan lalu
    JPPR Dorong Keterpilihan Bawaslu Berdasarkan Penilaian Seleksi, Bukan Hasil Konsolidasi Proses Politis

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia tengah dilaksanakan oleh Bawaslu RI dengan membentuk tim seleksi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Berdasarkan amanat Pasal 129 ayat (1) UU Pemilu mengamanatkan bahwa Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

  • Respons JPPR Terhadap Pelaporan Ketua Bawaslu ke DKPP
    Polkum | 7 bulan lalu
    Respons JPPR Terhadap Pelaporan Ketua Bawaslu ke DKPP

    DIALEKSIS.COM | Politik - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh masyarakat sipil. Rahmat Bagja dilaporkan atas pernyataannya yang mengusulkan Penundaan Pilkada serentak.

  • JPPR: Perubahan Sistem Pemilu Berpotensi Ganggu Konsentrasi Pemilih
    Nasional | 9 bulan lalu
    JPPR: Perubahan Sistem Pemilu Berpotensi Ganggu Konsentrasi Pemilih

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu mengatakan perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) legislatif akan mengganggu tahapan pemilu. Selain itu, berpotensi membuat bingung rakyat dan bakal calon anggota legislatif (caleg).

  • JPPR Minta Aparat Penegakan Hukum Ungkap Caleg Yang Gunakan Dana Narkoba
    Berita | 10 bulan lalu
    JPPR Minta Aparat Penegakan Hukum Ungkap Caleg Yang Gunakan Dana Narkoba

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dengan tegas meminta pemerintah dan aparat kepolisian, serta Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk segera mengungkap identitas dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menggunakan dana haramnya untuk kepentingan Pemilu 2024. 

  • Kurangnya Pendidikan Politik Dinilai Penyebab Minim Keterwakilan Perempuan di Parlemen
    Aceh | 11 bulan lalu
    Kurangnya Pendidikan Politik Dinilai Penyebab Minim Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di Indonesia sudah ada kebijakan afirmasi atau kuota 30 persen untuk perempuan. Hanya saja representasi perempuan di parlemen jumlahnya masih sedikit sekali.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik dinilai penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan mendorong pengambilan keputusan berperspektif gender. 

  • JPPR Pertanyakan Kinerja Bawaslu, Ada Apa?
    Berita | 11 bulan lalu
    JPPR Pertanyakan Kinerja Bawaslu, Ada Apa?

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) kritik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, karena dinilai tidak tegas dalam menindak alat peraga partai politik yang melanggar ketentuan. 

  • Partai Prima Gugat KPU Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Tanggapan Kornas JPPR
    Aceh | 1 tahun lalu
    Partai Prima Gugat KPU Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Tanggapan Kornas JPPR

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait gugatan terhadap penundaan Pemilu 2024. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat kemenangan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak relevan.

    Atas gugatan tersebut, Koordinator JPPR, Nurlia Dian Paramita mengatakan, ada kejanggalan yang muncul dari proses putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Karena kalau sesuai dengan PERMA 2019, mereka hanya boleh memutuskan tindak pidana pemilu, artinya mereka tidak boleh memberi putusan suatu hal yang tidak sesuai dengan bidangnya.

  • JPPR Dorong Sistem e-Voting pada Pemilu 2024 Berakuntabilitas
    Berita | 1 tahun lalu
    JPPR Dorong Sistem e-Voting pada Pemilu 2024 Berakuntabilitas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dorong agar sistem elektronik pemilihan umum (pemilu) 2024 dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

    Penyampaian tersebut dikutip Dialeksis.com, Minggu (22/1/2023) pada kanal Youtube seknasjppr terkait "Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Peran Kritis Masyarakat dalam Mengaudit Sistem Elektronik pada Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024".

    JPPR Dorong Sistem e-Voting pada Pemilu 2024 Berakuntabilitas 

  • JPPR Ungkap Penyebab 16 Parpol Tak Lolos Ikut Pemilu 2024
    Aceh | 1 tahun lalu
    JPPR Ungkap Penyebab 16 Parpol Tak Lolos Ikut Pemilu 2024

    DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Sebanyak 16 partai politik (parpol) dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak lolos pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024 mendatang. Sebab, seluruh parpol tersebut tidak bisa melengkapi persyaratan dokumen untuk menjadi peserta pesta demokrasi.

« 1 2 »