DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Ayu Marzuki SSos sebagai PJ Ketua TP PKK Aceh, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan SK Presiden Nomor 70/P tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh.

Dalam prosesi pelantikan dengan diiringi penandatanganan Naskah Pelantikan oleh Pj Ketua TP PKK Aceh, juga di hari yang sama dilantik PJ Ketua Pengurus TP PKK Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dan acara yang digelar secara daring itu dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, menyampaikan selamat kepada semua Pj Ketua TP PKK di daerah yang telah dilantik. Ia juga merasa bangga karena pada hari itu dilantik PJ Ketua TP PKK dari ujung timur hingga ujung barat.

"Ini menandakan TP PKK ini tersebar seluruh Indonesia dalam mendampingi program-program pemerintah," kata istri Mendagri itu.

Ia mengatakan program-program TP PKK seperti diketahui memiliki 10 program pokok yang mencakup semua dari kebutuhan masyarakat. Namun prioritasnya tergantung dari prioritas pembangunan di daerah masing-masing.

"Kita harus mengingat visi misi kita TP PKK selalu mendukung pembangunan di daerah masing-masing. Dan kita harapkan kerjasama TP PKK terhadap stakeholder di masing-masing daerah harus selalu ditingkatkan, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, selalu bekerja dengan pihak-pihak lain yang mengingat sumber daya PKK terbatas," katanya.

Namun, ia meyakini kader-kader PKK di setiap daerah dengan militansinya mau bekerja keras dalam menyukseskan program-program TP PKK masing-masing.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pelantikan ini merupakan konsekuensi dengan adanya Penjabat Gubernur Aceh sehingga secara otomatis maka pendamping kepala daerah menjadi TP PKK.

"Saya ingin menyampaikan organisasi PKK ini adalah organisasi non pemerintah, tapi mitra pemerintah. Tapi organisasi ini yang memiliki potensi yang luar biasa, karena satu-satunya organisasi yang masuk ke komunitas terkecil dari suatu negara yaitu keluarga," sebutnya.

Tito menyebutkan, PKK yang merupakan mitra pemerintah bisa membantu program-program pemerintah. Namun, untuk menggerakkan PKK ini nomor satu kuncinya adalah leadership atau kepemimpinan. 

"Pimpinannya mau tidak menggerakkan. Kalau pemimpinnya bergerak maka akan bergerak, kalau pemimpinnya tidak ada niat bergerak makan akan mati, karena semua pengurus ikut apa kata pemimpin. Makanya pemimpinnya diambil dari pendamping kepala daerah, karena kepala daerah memiliki kekuasaan paling besar di daerah itu," ujarnya.

Sementara, PJ Ketua TP PKK Aceh, Ayu Marzuki SSos meminta doa dan dukungan semua pihak agar dapat mengemban amanah TP PKK Aceh lebih bermanfaat ke masyarakat luas. 

"Mohon doa dan dukungan," ujarnya selesai dilantik. [BPPA]