DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Muslimin Aceh Meudaulat (IMAM), Tgk Muslim At Thahiri sangat menyayangkan sikap Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar yang menolak audiensi dengan pihaknya, Senin (13/6/2022). 

Pada tanggal (13/6/2022) tujuh tokoh IMAM perwakilan dari lima kabupaten/kota dan dua dari DPP IMAM ingin menyampaikan beberapa nasehat atau masukan kepada Wali Nanggroe demi kemaslahatan Aceh dan juga demi marwah bangsa Aceh. 

“Kedatangan sejumlah tokoh IMAM bukan serta merta tetapi setelah meminta waktu untuk audiensi dengan mengirim surat kepada pihak protokoler wali nanggroe,” terangnya. 

Adapun poin-poin yang ingin disampaikan kepada Wali Nanggroe adalah agar tidak mudah memberi gelar kehormatan dan bangsawan kepada yang bukan bangsawan. 

“Apalagi kepada orang luar Aceh yang tak ada kaitan apa-apa terhadap Aceh. Apalagi orang-orang yang punya catatan merah terhadap Aceh,” tegasnya. 

Menurutnya, gelar bangsawan tak boleh diobral dan tak boleh diberikan sembarangan. 

Selain itu, IMAM juga ingin menyampaikan agar Wali Nanggroe ikut memperjuangkan agar PJ Gubernur Aceh, Bupati dan Walikota harus dari putra Aceh yang paham masalah Aceh. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi Dialeksis.com, Senin (13/6/2022). Wali Nanggroe melalui Kabag Humas dan Kerja Sama, M. Nasir Syamaun menegaskan tidak pernah menolak kehadiran IMAM. 

“Tetapi sudah dikonfirmasi oleh tim protokoler bahwa yang hadir 3 orang dan mereka oke. Begitu datang mereka bawa lebih ramai dan disitu terjadi negosiasi, akhirnya diputuskan 5 orang yang boleh masuk, dan mereka menolak, meminta semua bisa masuk,” jelasnya. 

Ia menerangkan, mereka mengajukan surat untuk audiensi, dan tidak dijelaskan audiensi terkait apa. 

“Sedangkan tim protokoler kita pikir untuk memperkenalkan lembaga atau diskusi apa, tidak menyebutkan akan audiensi terkait gelar,” ungkapnya. 

Nasir menjelaskan, Wali Nanggroe meminta 3 orang saja mewakili, kemudian bertambah jadi 4 orang akhirnya pada saat mereka datang membawa anggota lebih banyak tidak sesuai kesepakatan. 

“Karena oleh protokol hanya disampaikan tidak boleh lebih hanya 5 orang, akhirnya mereka bilang kalau tidak bisa ketemu semua, mereka minta pulang saja dan tidak usah ketemu,” ungkapnya lagi. 

 Kemudian, kata dia, tidak ada wacana bicara terkait gelar. Awalnya pihaknya berpikir hanya audiensi terkait memperkenalkan lembaga IMAM, karena sepengetahuan protokoler, IMAM masih organisasi baru. 

“Mereka menyebarkan berita seakan-akan Wali Nanggroe menolak, padahal kan kita menerima tapi sesuai dengan protokoler kita,” katanya. 

Menurutnya, pemberitaan terkait kesalahpahaman itu terlalu cepat menyebar di media. 

“Kawan-kawan menyampaikan rasa kecewa, padahal bisa dikomunikasikan kembali terkait pertemuan lanjutan. Ke depan ini perlu didiskusikan kembali apakah Wali Nanggroe masih mau menerima atau tidak,” terangnya. [NOR]