Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, menyebut capaian ini sebagai indikator positif atas tumbuhnya kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif. [Foto: Net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mencatat lonjakan signifikan dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik, Aceh meraih skor 83,43 poin, menempatkannya di peringkat ketujuh nasional sekaligus menjadi provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di Pulau Sumatera.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, menyebut capaian ini sebagai indikator positif atas tumbuhnya kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif di daerah tersebut. Ia menilai, peningkatan ini tidak terlepas dari peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas politik dan keterbukaan publik.
“Capaian ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Aceh semakin matang. Partisipasi masyarakat yang tinggi, transparansi pemerintah, serta sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam peningkatan ini,” ujar Munawar, Jumat (8/5/2026).
IDI merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi melalui tiga dimensi utama, yakni kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Pada penilaian tahun 2025, Aceh mencatat skor tinggi di seluruh aspek tersebut, dengan rincian kebebasan sipil sebesar 86,96, kesetaraan 80,87, serta kapasitas lembaga demokrasi mencapai 83,02.
Capaian ini sekaligus menandai pemulihan signifikan setelah sebelumnya skor IDI Aceh sempat mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, nilai IDI Aceh tercatat di angka 75,80 poin. Kini, lonjakan ke 83,43 poin tidak hanya menunjukkan tren positif, tetapi juga melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 78,19 poin.
Munawar menegaskan, hasil tersebut akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah untuk terus memperkuat kualitas demokrasi ke depan. Fokus utama, kata dia, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, transparansi informasi, serta penguatan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Namun secara umum, capaian ini menjadi energi positif untuk terus menjaga demokrasi yang berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. []
Sebelumnya
