Komasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, MT di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. [Foto: For Dialeksis]

Meskipun demikian, pihaknya juga menyayangkan capaian advokasi UUPA, sebab draf rancangan perubahan UUPA versi DPRA belum bisa diakses oleh publik.

"Kita juga menyayangkan capaian advokasi UUPA selama bertahun-tahun belum menghasilkan satu draf revisi yang bisa dibaca oleh publik, padahal draf inilah yang bakal kita uji bersama." kritik Safaruddin.

Namun, alih-alih membuka aspirasi publik itu, Komasa menyarankan agar DPRA menjemput berbagai saran dan masukan secara langsung, tidak hanya menunggu dikirim dari email melainkan DPRA bisa memfasilitasi kegiatan seperti FGD yang turut mengundang berbagai pihak.

"Kami sarankan DPRA mendengar langsung aspirasi publik jangan menunggu dan meminta aspirasi itu dikirim via email saja, apalagi kebutuhan kegiatan advokasi UUPA juga ditampung dalam APBA Perubahan, artinya ruang partisipasi itu harus diundang dengan FGD atau kegiatan yang sama," kata Safaruddin.

Sebelumnya, DPRA telah membentuk tim advokasi UUPA yang terdiri dari unsur pimpinan DPRA, Ketua Fraksi DPRA, unsur AKD DPRA, pimpinan partai politik baik nasional dan lokal, praktisi, serta akademisi. Tetapi tim ini dinilai belum cukup memberikan partisipasi publik dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga, sejumlah masyarakat sipil mengadvokasi UUPA secara mandiri.