APBA 2022 Sah Rp 16.17 T, Gubernur Harus Kebut RPJM Aceh
Font: Ukuran: - +
Reporter : fatur
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Nasrul Hadi. [Foto: Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nova diharapakan harus kebut menuntaskan RPJM Aceh. RPJM Aceh tersebut berlandaskan visi dan misi pemerintah Aceh. Setidaknya ada 15 program unggulan di dalamnya yaitu Aceh Seujahtra (JKA Plus), Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, Acèh Kreatif, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan Acèh Seumeugot.
Hal itu disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Nasrul Hadi Kamis (13/1/2022).
"Meksipun tidak mungkin seluruh program bisa dijalankan maksimal selama periode berjalan ini, namun diharapkan Nova bisa optimis dan kejar target untuk menuntaskannya sehingga bisa mengakhiri masa jabatan dengan baik," ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (13/1/2022).
Sebelumnya, Dewan perwakilan Rakyat aceh (DPRA sahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang APBA TA 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 16,17 trilliun. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Aula Utama Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa (11/1/2022).
Dari 15 program yang tertuang di RPJM, kata Nasrul, diantara yang urgent saat ini ialah program strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana dengan baik. Melihat Aceh saat ini rawan terjadi banjir, seperti banjir yang terjadi di Aceh Timur, Aceh Utara dan daerah lainnya.
"Dalam sisa jabatan sekarang ini diharapkan Nova punya legacy yang dibisa dikenang untuk Aceh," ujarnya.
Namun, kata Nasrul, tentu dalam hal ii juga Gubernur Nova harus memperhatikan banyak hal agar menghindari SiLPA. "Selain itu, diharapkan tahun 2022 pemerintah Aceh bisa menghindari SiLPA. Mengingatkan APBA 2022 senilai Rp 16,17 T. APBA tersebut harus harus bisa berdampak secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan," tegasnya.
Lebih lanjut, Nasrul mengatakan, maka DPRA diminta terus melakukan pengawasan terhadap pelakanaan APBA ini. "Kalaupun perencanaan pada APBA masih kurang terencana dan berisiko SiLPA, masih ada kesempatan APBA-P kedepan melakukan perubahan," pungkasnya. [ftr]