DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bappeda Provinsi Aceh menggelar acara Aceh Economic Summit (AES) 2018 dengan tema "Aceh Smart Province: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan" yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh di Hermes Hotel, Banda Aceh, Rabu (5/12).

AES 2018 digelar untuk merespon tren revolusi Industri 4.0 dalam kerangka pembangunan ekonomi Aceh, turut dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD dan Anggota Musyawarah Pimpinan daerah lainnya. (saf)

Penyelenggaraan acara ini berlangsung dengan diskusi panel bersama beberapa narasumber diantaranya, Drs. Oktorialdi, MA, Ph. D, Dr. Hizir Sofyan, M Sc., dan Z. Arifin Lubis.

Diskusi ini membahas tentang bagaimana revolusi industri mempengaruhi perekonomian di level mikro dan makro, hingga desain masterplan ekonomi dan keuangan syariah Aceh.

Pada kesempatan tersebut, para narasumber mengakui bahwa isu mengenai smart province sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk membangun konsep smart nation, dan secara tidak Iangsung mendukung tumbuhnya smart village, dan smart city.

Dalam konteks Aceh, revolusi industri merupakan tantangan, sekaligus memberi solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi. Selain itu, Aceh Juga masih memiliki persoalan yang belum selesai, diantaranya ketergantungan ekonomi yang tinggi dengan daerah lain, dan rantai ekonomi yang panjang serta tidak berpihak pada kesejahteraan petani.

Pada triwulan Ill 2018, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya mampu tumbuh sebesar 4,03% (terendah ke-3 di Sumatera), tingkat pengangguran 6,36% (tertinggi ke-2 di Sumatera). Untuk memecahkan persoalan ini, Oktorialdi menyarankan agar Pemerintah Aceh tidak hanya menggunakan perspektif birokrat yang selama ini digunakan, yakni dengan hanya melibatkan dinas atau instansi pemerintah terkait dan akademisi dalam mencari solusinya.

"Untuk memecahkan persoalan di bidang pertanian, perusahaan seperti Eragano.com perlu untuk dilibatkan, sehingga betuI-betul dapat dikaitkan dengan perkembangan ekonomi digital dan mengikuti tren industri 4.0," kata Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan itu.

Oleh karena itu, sambungnya, keberadaan infrastruktur digital menjadi penting untuk menjadi prioritas, disamping pentingnya untuk membangun semangat entrepreneurship dalam rangka mendorong lahirnya pelaku bisnis yang dapat mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi digital," pungkasnya

Wakil Rektor lV Universitas Syiah Kuala dalam diskusi tersebut mengatakan, industri 4.0 juga memerlukan kesiapan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sisi kualitas, hingga sisi karakter. Indeks pembangunan manusia di Aceh dapat dikatakan cukup baik yakni sebesar 70,60, atau tertinggi ke-4 di Sumatera.

"SDM merupakan kunci penting dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai peluang ekonomi yang ada di era industri 4.0," ujar Dr. Hizir Sofyan, M Sc.

Disisi lain, Z. Arifin Lubis dalam materinya menyinggung tentang perlunya implementasi ekonomi bernafas syariah Islam di Aceh dengan visi "Mewujudkan Aceh sejahtera dan barokah melalui penerapan nilai dan prinsip syariah Islam dalam setiap aspek dan sendi perekonomian".

Penerapan prinsip syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh membuat topik tentang penyusunan masterplan pengembangan ekonomi dan keuangan syariat menjadi relevan untuk dibahas dalam event ini.

"Visi ini kemudian dijabarkan dalam rangkaian misi dan program yang tentunya memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai stakeholder, terutama Pemerintah Provinsi Aceh. Roadmap ini telah kami susun dalam jangka pendek dan menengah hingga tahun 2024," ujar Arifin yang juga merupakan Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh.

Arifin menyampaikan bahwa ke depan masih diperlukan pembahasan di level teknis bersama Pemerintah Provinsi Aceh agar masterplan yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai informasi, pada tahun 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan  serangkaian program, diantaranya edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada kalangan wartawan dan para pengurus masjid, rangkaian focus group discussion (FGD) tentang konsep pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melakukan rangkaian program pemberdayaan ekonomi dayah, memfasilitasi pelaksanaan workshop pembekalan kompetensi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, dan mensosialisasikan model halal value chain.