kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / 18 Tahun Perdamaian Aceh, Koalisi NGO HAM: Wujudkan Keadilan untuk Korban Pelanggaran HAM

18 Tahun Perdamaian Aceh, Koalisi NGO HAM: Wujudkan Keadilan untuk Korban Pelanggaran HAM

Selasa, 15 Agustus 2023 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Zulkarnaini


Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil SH


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peringatan momentum 18 tahun perdamaian Aceh dianggap sebagai kesempatan penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh. 

Menurut Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil SH, bahwa perdamaian sejati tidak hanya berarti menghentikan konflik bersenjata, melainkan juga bagaimana membangun rasa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka yang mengalami pelanggaran HAM di Aceh.

"Momentum 18 tahun perdamaian Aceh adalah momen yang baik untuk mengingat dan merenungkan dampak dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Kita harus bersama-sama memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi para korban dan keluarga mereka yang telah mengalami penderitaan akibat pelanggaran tersebut,” kata Khairil kepada DIALEKSIS.COM, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut Khairil mengatakan, pemerintah harus memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM tidak boleh diabaikan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengidentifikasi pelanggaran yang telah terjadi, memberikan kompensasi kepada korban, dan memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan terulang di masa mendatang.

“Momentum perdamaian Aceh juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga HAM, dan masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan keadilan dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sepenuhnya,” katanya.

"Perdamaian yang telah dirajut di Aceh perlu diisi dengan upaya konkret untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam ekonomi lokal,” katanya.

Selain itu kata Khairil, persoalan kemiskinan juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah harus melihat kemiskinan sebagai masalah serius yang harus dijawab dengan kebijakan dan program yang konkret. 

“Masyarakat yang terus menghadapi ketidaksetaraan ekonomi harus mendapatkan akses lebih baik ke peluang pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan,” pungkasnya.

Menurut Khairil momentum peringatan perdamaian Aceh harus digunakan sebagai ajang untuk meninjau kembali arah pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder, Aceh dapat terus maju menuju masa depan yang lebih cerah, adil, dan sejahtera.

Keyword:


Editor :
Zulkarnaini

riset-JSI
Komentar Anda