Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. Foto: doc KSP.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polemik pengangkatan sejumlah komisaris di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya terus menjadi perhatian publik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai penempatan figur dengan latar belakang berbeda sebagai komisaris dapat membawa sudut pandang baru bagi perusahaan.
Qodari menyampaikan hal itu usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Menurutnya, komisaris tidak hanya berfungsi dalam pengawasan, tetapi juga dapat memberi arahan, masukan, dan alternatif solusi bagi perusahaan.
“Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” kata Qodari.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons sorotan publik terhadap penunjukan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN dan anak usahanya. Beberapa nama yang menjadi pembicaraan di antaranya Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad dan disebut menjadi komisaris PT Krakatau Posco, serta Ginka Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang menjadi sorotan terkait posisinya sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Qodari menilai pengangkatan komisaris merupakan hal yang lazim dalam dunia korporasi, baik di BUMN maupun perusahaan swasta. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan mampu memberi gagasan yang bermanfaat bagi perusahaan.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, figur yang ditempatkan sebagai komisaris umumnya memiliki pengalaman dari berbagai ruang, baik organisasi, pemerintahan, maupun swasta. Perbedaan latar belakang itu, kata dia, justru dapat menjadi nilai tambah karena menghadirkan cara pandang baru dalam membaca persoalan perusahaan.
Meski demikian, sorotan publik belum mereda. Warganet dan sejumlah kalangan menilai pengisian jabatan komisaris BUMN tetap harus mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, pengalaman, serta relevansi kemampuan calon komisaris dengan kebutuhan perusahaan.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta pengangkatan komisaris BUMN dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan kompetensi. Puan menyatakan DPR mendorong agar jabatan strategis di lingkungan BUMN diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas memadai.
“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Isu komisaris BUMN belakangan menjadi pembicaraan luas karena tidak hanya menyangkut nama-nama dari kalangan profesional, tetapi juga pejabat, politisi, relawan, hingga orang dekat elite politik. Dalam konteks tata kelola perusahaan negara, publik menilai jabatan komisaris bukan sekadar posisi kehormatan, melainkan instrumen penting untuk memastikan perusahaan berjalan sehat, transparan, dan akuntabel.
Polemik ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjawab keraguan publik. Di satu sisi, pemerintah menilai keberagaman latar belakang komisaris dapat memperkaya perspektif perusahaan. Di sisi lain, publik menuntut agar setiap penunjukan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, terbuka, dan berbasis kompetensi.
Sebelumnya.jpg)
