DIALEKSIS.COM - Konteks pemahaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yakni cara mendelegasikan pengelolaan melalui instrument kebijakan desentralisasi (decentralisation). Artinya upaya pemerintah ‘negara’ memberikan kewenangan otonom bagi daerah melaksanakan pesta demokrasi melalui Pilkada. Bisa disimpulkan pelaksanaan Pilkada merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu).

DIALEKSIS.COM - Partai politik lokal cerminan dari keanomalian dari sistem politik Indonesia, hal ini terjadi akibat dinamika politik dan kepentingan kedaerahan yang terganggu atas perilaku pelaksana negara, yakni elit penguasa terhadap daerah tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Analisis - Wacana revisi Qanun Jinayat mengemuka di Aceh belakangan ini. Dalam advokasi yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil, muncul suara-suara yang menghendaki agar dua pasal dalam aturan setingkat perda itu dicabut.

Alasannya, kedua pasal dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal yang dimaksud yakni 47 dan 50.

DIALEKSIS.COM - Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di dalam kegiatan pertambangan, terdapat potensi kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Potensi kerusakan muncul sebagai sifat dari kegiatan penambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga berdampak pada terjadinya perubahan lingkungan hidup secara fisik, kimia dan biologi. 

DIALEKSIS.COM | Analisis - Dalam catatan sejarah demorkasi Indonesia, munculnya wacana mendorong Kebijakan afirmasi dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik pertama kali dicetuskan jelang pemilu tahun 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU No.12/2003).

Problema bahasa Aceh cukup banyak, sebanyak peta politik Aceh yang selalu meguyak; bergelombang. Namun ada satu butir terpenting dari ‘penyakit’ bahasa Aceh yang perlu segera didatangi ‘dokter spesialis”, yaitu soal Ejaan. Maksud ‘dokter spesialis’ adalah campur tangan Pemerintah Aceh yang cerdas, tangkas dan tuntas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang rutin menerbitkan data survei. Sebagai lembaga penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, kali ini BPS Aceh menerbitkan buku tahunan berjudul “Provinsi Aceh Dalam Angka 2022.”

Penelusuran melalui laman LPSE Pemerintah Aceh, PT Sumber Cipta Yoenanda memenangkan tender Pembangunan Jembatan Kilangan dengan nilai kontrak Rp.42,9 miliar menggunakan APBA 2019, Kemudian surat perjanjian kerja nomor 31 AC/Bang/PUPR/APBA/2019 tanggal 2 Juli 2019.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ada perhatian khusus untuk tujuh provinsi di Bumi Pertiwi pada tahun 2022 ini. Tujuh gubernur di 7 provinsi ini akan berakhir masa pimpinanya, yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. 

Cara memahami politik Aceh haruslah dilakukan dengan pencermatan terhadap bagaimana kekuasaan dimaknai beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan, khususnya lokus Pilkada. Dielaborasikan memahami secara tersirat sehingga menemukan tingkat kebenaran yang dapat dipercaya. Tentunya pperasionalisasinya berbasiskan informasi dan data kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Berpedoman hal itulah tulisan ini dijabarkan sehingga jadi menarik diulas.

Salah satu tulisan H. Rosihan Anwar yang telah saya simpan lebih 30 tahun adalah sebuah kliping koran Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta tertanggal 15 Maret 1988 halaman “Opini” dengan judul “ Kerajaan Islam Samudera-Pasai di TVRI” Mengapa saya begitu setia menyimpan ‘koran bekas’ yang bahkan sudah berbau lumpur tsunami Aceh ini?

DIALEKSIS.COM | Analisis - Meskipun berbagai Regulasi terkait perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah telah terbit, namun perlindungan anak belum menjadi budaya yang masif di masyarakat. Implementasi perlindungan anak belum sepenuhnya menjawab persoalan faktual dan menjadi solusi. Pelanggaran hak anak, belum dipahami dalam perspektif yang sama dan Kehadiran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai sebuah lembaga daerah yang bersifat independent yang mengawasi penyelenggara perlindungan anak di Aceh juga belum mendapat dukungan dengan baik.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT PLN (Persero) meningkatkan keandalan pasokan listrik DKI Jakarta dengan mengoperasikan empat infrastruktur baru. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN menjadikan listrik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Keempat infrastruktur kelistrikan tersebut adalah GIS 150 kV Muara Karang Baru, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) Pulogadung II - New Pulogadung Sirkit 2, Gas Insulated Substation (GIS) 150 kV Pulogadung II, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pulogadung II Incomer.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabarkan kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 direncanakan berlangsung ditahun depan 2022. Walau belum disahkan, karena harus menunggu pada akhir September 2021 ini, Pemerintah melalui Surat Bersama Menteri Keuangan RI Nomor S-634/MK.02/2021 dan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/ 07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, telah menegaskan pagu anggaran bagi KPU pada tahun 2022 hanya sebesar Rp2.452.965.805.000,- (dua triliun empat ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Bila kita mencermati dinamika konstelasi politik nasional dengan kemunculan partai baru, bukanlah hal yang baru. Namun pertanyaannya apakah mereka mampu eksis, memberikan warna, dan mampu mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Jika kita lihat dari berbagai pemberitaan media kekinian diantaranya parpol baru, meliputi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Ummat, Partai Masyumi, Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Usaha Kecil Menengah (UKM), Partai Indonesia Terang (PIT), Partai Hijau Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Selain itu, ada pula Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945, Partai Indonesia Damai (PID), Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Nusantara, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Kejadian di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sangat menarik untuk dicermati dan diulas dari banyak sudut pandang. Hal ini sangat penting karena di tengah isu pandemi Covid-19 yang semakin tidak jelas kapan akan berakhir, Pemerintah Aceh seperti tidak perduli dengan kecurigaan dan kritik yang bertebaran di tengah masyarakat terkait dengan efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana penanganan pandemi Covid-19.

Aceh kembali menorehkan catatan kelam dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2021 sebesar 2,56 persen, berada pada urutan paling buncit bila dibandingkan provinsi lain di Sumatera.