Lucunya negeri ini! Ketika rakyat menaruh harapan adanya birokrasi dan pemerintahan yang baik, Walikota Banda Aceh justru merencanakan melakukan studi banding ke Arab Saudi, untuk mempelajari aturan bioskop. Ini kemudian menuai respon negatif dari sejumlah warga kota. 

Bahwa program menghidupkan kembali bioskop sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga kota yang beragam, patut mendapat apresiasi. Tentunya, setelah hak-hak dasar warga kota lain dapat terpenuhi. Namun, bila hanya untuk membangun bioskop harus melakukan studi banding ke Arab Saudi, justru dinilai melukai hak-hak warga tersebut.

Sebagaimana dilansir media ini (dialeksis.com), perlu dipertanyakan urgensi studi banding walikota Banda Aceh itu. "Ke Arab Saudi apanya yang ingin dilihat? Desainkah? Bentuk? Konsep, atau apa? Sebab bila berbicara bioskop bukankah saat ini banyak sekali rujukan di berbagai wilayah. saya rasa tidak perlu jauh studi banding ke Arab saudi hanya untuk mendirikan sebuah bioskop," tanya. Teuku Jakfar Sulaiman, salah seorang warga Banda Aceh.

Lagipula, katanya, Aceh punya karakter budaya sendiri yang memiliki pola dan ritme kultur yang tidak sama dengan budaya Arab Saudi. Karenanya, dia mengusulkan kalau memang pihak pemko Banda Aceh serius mau menghadirkan bioskop di Banda Aceh maka buat saja Bioskop Syariah

." Bukankah hal tersebut dapat menjadi destinasi pariwisata Banda Aceh ke depan?" paparnya, Pertanyaan senada juga dikemukakan seorang tokoh pemuda Banda Aceh, Oryza Keumala, yang dinilai rencana studi banding ke Arab Saudi tidak efisien dan efektif dari segi anggaran.

Respon ‘minus’ warga rencana studi banding walikota itu sangat logis dalam kontek prinsip birokrasi pemerintahan yang baik. Ada dua prinsip kerja: efektivitas dan efisiensi. Wujud sederhananya dalam tindakan penghematan: tidak memboroskan uang negara. Inilah yang seharusnya disadari, dalam hal ini Pemko Banda Aceh.

Pemborosan bercampur eskploitasi, termasuk mengeruk uang rakyat dengan memboncengi kegiatan bernama studi banding, kunjungan kerja, dan lain sebagainya. Banyak yang tidak urgen, namun dilakukan untuk kesenangan diri.

Artinya, bila studi banding belajar bioskop ke Arab Saudi itu, tentu bukan kunjungan biasa karena sesuatu yang cukup "mengejutkan" (bisa dibaca: sebuah kelucuan). Kelucuan karena hanya belajar bikin bioskop harus berangkat ke Arab Saudi.

Studi banding ke luar negeri sepertinya ritual wajib bagi pejabat di Aceh selama ini. sama sekali tidak berkorelasi. Tidak ada urgensi dan manfaatnya, kecuali hanya membuang-buang waktu saja. Padahal masih banyak yang harus dibenahi tanpa melalukan studi banding, apalagi kondisi rakyat yang "apuh-apah", sehingga bila rencana itu dilakukan justru semakin melukai rasa keadilan terhadap rakyat.

Tampaknya setiap kegiatan studi banding hanya bungkus, padahal maksud sesungguhnya untuk berwisata menggunakan uang negara. Jika ingin belajar penerapan teknologi bioskop tidak perlu pergi ke luar negeri. Bukankah masih banyak tersedia di daerah, apalagi saat ini kemajuan informasi yang makin mudah, sehingga bisa diakses dengan mengoptimalkan tekonologi informasi dan komunikasi. Bila ada yang mau investasi bioskop, Pemko hanya memberi jaminan iklim investasi yang sehat, baik dari regulasinya maupun aspek hukumnya.

Kita mendorong pemko Banda Aceh dan tentunya bagi seluruh pemda agar mulai menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang tidak berlaku boros, baik boros materi maupun waktu. Pemborosan dalam pemerintahan bisa berupa sederetan studi banding yang tak perlu namun dilakukan, karena bermotif plesiran. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa studi banding ke luar negeri lebih banyak membuang waktu dan materi, tanpa membawa pulang hasil apa pun. Mari berubah!