Gedung DPR Aceh. Hasil Pemilu 2024, beberapa wajah baru akan duduk di Parlemen Aceh. [Foto: net]

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Pemilu 2024 telah memberikan gambaran baru mengenai wajah parlemen Aceh, menampilkan perubahan signifikan dalam dinamika politik regional. Meskipun masih terdapat dominasi oleh para politisi lama.

kemunculan figur-figur baru yang tidak asing di panggung politik Aceh telah menarik perhatian publik. Salah satu hal yang menonjol adalah keberadaan Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS) yang mampu memberikan warna baru dalam kehidupan politik lokal di Aceh pasca Pemilu 2024. Bisa dikatakan sebagai pendatang mampu menjadi ‘the raising star’.

Dalam landscape politik Aceh, terdapat tiga partai lokal yang berperan penting dalam parlemen Aceh, yaitu Partai Aceh (PA), PAS, dan Partai Demokrat Aceh (PDA). Jika dulu PA, Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan SIRA mampu mewarnai, walau PA masih mendominasi.

Kali ini terlihat penurunan drastis dalam perolehan kursi untuk PNA dan PDA. Bahkan, PNA yang sebelumnya meraih 6 kursi kini hanya mampu memperoleh 1 kursi, sementara PDA dari 3 kursi menjadi hanya 1 kursi.

Fenomena yang menarik adalah pengaruh Pilpres yang terasa kuat dalam hasil pemilu regional Aceh. Terlihat efek membuat bangkitnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) setelah mengalami keterpurukan pada pemilu sebelumnya.

Serta, semakin menguatnya posisi tawar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Aceh, adalah contoh konkret dari efek Pilpres terhadap politik lokal. Kedua partai ini mampu meraih kursi yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena pengaruh dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Selain itu, partai-partai nasional seperti Golkar dan Demokrat tetap menunjukkan stabilitas dan mampu mempertahankan posisi mereka di parlemen Aceh. Meskipun tidak mendominasi, kedua partai ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjaga pengaruh dan kekuatan politik mereka di tingkat regional.

Membaca wajah parlemen Aceh pasca pemilu 2024, terlihat bahwa dinamika politik regional semakin kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Teori kekuasaan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah teori pluralisme politik dan bargaining position. 

Pluralisme politik menjelaskan tentang adanya beragam kepentingan politik yang berkompetisi di dalam suatu sistem politik, sementara bargaining position mengacu pada kemampuan suatu partai atau kelompok politik untuk memperoleh keuntungan dalam perundingan politik.

Dengan demikian, memahami wajah parlemen Aceh pasca pemilu 2024 memerlukan analisis yang mendalam tentang dinamika politik lokal serta peran berbagai faktor eksternal seperti Pilpres dalam membentuk struktur politik regional. 

Sebagai masyarakat Aceh, penting untuk terus mengawasi dan mengkritisi kinerja para wakil rakyat yang terpilih agar dapat memastikan terwujudnya kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas dalam mengemban amanah rakyat.

Rakyat Aceh sudah mempercayakan mereka dalam sebuah pemilihan langsung. Mereka yang terpilih juga harus menunjukan kesetianya kepada rakyat, bukan hanya membutuhkan rakyat saat rakyat menitipkan amanah pada pemilu langsung. [red]