DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muhammad Hendra Vramenia, warga terdampak banjir yang juga menjabat sebagai Ketua Sarikat Hijau Indonesia (SHI) Kabupaten Aceh Tamiang dan Wakil Sekretaris Karang Taruna Aceh mengatakan bahwa pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional untuk Aceh, mengingat skala kerusakan dan dampaknya yang sangat luas.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar menegaskan bahwa skala bencana banjir Aceh telah jauh melampaui batas normal. “Bencana ini harus menjadi bencana nasional,” kata Ansory.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana di tiga provinsi sekaligus di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai penetapan status nasional tidak bisa lagi ditunda mengingat kondisi lapangan terus berubah cepat.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Bencana banjir bandang dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memunculkan perdebatan tajam. Desakan publik dan pernyataan menyerah sebagian kepala daerah menuntut Presiden Prabowo Subianto supaya menetapkan status bencana nasional.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Keengganan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto menaikkan status banjir bandang dan longsor besar di Sumatera menjadi bencana nasional terus memicu tanda tanya publik. Sudah lebih dari dua pekan bencana meluluhlantakkan puluhan kabupaten, ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan ancaman kelaparan mulai terasa di daerah-daerah terisolasi. Tetapi status nasional itu tak juga diucapkan. Diam yang berkepanjangan ini membuat publik bertanya, apa yang sebenarnya ditakuti pemerintah?
DIALEKSIS.COM | Aceh - Satu per satu pemerintah kabupaten/kota di Aceh menyatakan ketidakmampuan menangani dampak banjir dan longsor yang melanda sejak akhir November lalu. Infrastruktur porak-poranda, akses utama terputus, dan keterbatasan logistik membuat daerah terdampak kewalahan.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berubah dari bencana alam menjadi tragedi kemanusiaan. Ratusan warga meninggal, ribuan rumah hancur, dan lebih dari satu juta jiwa kehilangan akses terhadap kehidupan yang layak. Di tengah kehancuran yang meluas, negara dituntut hadir bukan sebagai penonton penuh simpati, tetapi sebagai penyelamat dengan kebijakan cepat dan terukur.
DIALEKSIS.COM | Opini - Bencana besar yang melanda Aceh dan wilayah Sumatera kembali menunjukkan kelemahan dalam penanganan darurat. Warga mengalami kepanikan, akses logistik terputus, informasi tidak stabil, dan kepemimpinan tidak terlihat ketika masyarakat paling membutuhkan arahan.
DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang menyusul meluasnya dampak banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Aceh Jaya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional kian menguat setelah banjir besar, longsor, dan gempa bumi melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 26 hingga 28 November 2025. Situasi di lapangan yang terus memburuk dinilai telah melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan penanganan cepat, terukur, dan terkoordinasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hujan belum juga reda ketika laporan demi laporan masuk ke posko-posko darurat di Aceh dan Sumatera Utara. Di banyak tempat, suara telepon satelit terdengar putus putus, berusaha menembus gangguan jaringan yang lumpuh sejak banjir bandang dan longsor melumat 25 kabupaten/kota di dua provinsi tersebut.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, secara resmi mengumumkan keadaan darurat bencana setelah hujan deras yang melanda beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik. Akibatnya, beberapa akses jalan dan jembatan di kabupaten tersebut terputus.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta agar persoalan status lahan masyarakat Lampuuk yang saat ini diklaim sebagai kawasan hutan lindung dapat ditangani secara komprehensif dan mengedepankan asas keadilan bagi warga.
DIALEKSIS.COM | Cirebon - Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Indonesia melaksanakan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke-6 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang diselenggarakan selama 4 hari, 12 - 15 November 2025, tersebut dijadwalkan akan mengkaji 44 cagar budaya dari seluruh Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Muammar Alkadafi, menegaskan bahwa penempatan dosen dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sejalan dengan filosofi profesi dosen, amanat hukum nasional, maupun kebutuhan akademik jangka panjang perguruan tinggi di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan 36 bandar udara (bandara) umum sebagai bandar udara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 dan menetapkan 3 bandara khusus sebagai bandara internasional serta menetapkan Bandar Udara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meningkatkan status aktivitas Gunungapi Bur Ni Telong dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) per tanggal 2 Agustus 2025 pukul 06.00 WIB.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meminta dukungan dan menyampaikan aspirasi Pemerintah Aceh terkait status tanah wakaf Blang Padang, Banda Aceh, yang saat ini dikuasai sementara oleh pihak TNI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, mengungkapkan fakta terkait status kepemilikan lahan Blang Padang yang selama ini menjadi ikon ruang publik di jantung ibu kota Provinsi Aceh.