DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Sofyan, mendorong Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli untuk mencari solusi dan mengambil sikap politik yang jelas dalam menyikapi polemik pengibaran Bendera Bintang Bulan di sejumlah daerah di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ishak, M.Si., menilai polemik bendera Aceh semestinya sudah lama diselesaikan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak perlu terus menjadi sumber ketegangan yang menguras energi politik dan menghambat perhatian terhadap pembangunan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Umum DPP Partai Aceh (PA), Suadi Sulaiman atau yang akrab disapa Adi Laweung, meminta Pemerintah Pusat menyelesaikan polemik penggunaan bendera Bintang Bulan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan publik tentang hukum, transparansi, dan etika kekuasaan. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Ada yang lucu dari polemik Bendera Bulan Bintang di Aceh. Benderanya sudah punya nama, bentuk, dan qanun. Malah, ia sudah punya tiang di depan gedung DPRA dan Istana Wali Nanggroe. Tetapi, yang belum ada justru kepastian.
DIALEKSIS.COM | Opini - 15 Agustus 2026, seharusnya menjadi momen yang sakral bagi Aceh, karena pada tanggal 15 Agustus 2005 bertempat di Helsinky Finlandia, perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tandatangani. Perjanjian tersebut dikenal dengan MoU Helsinki.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi serius kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyusul polemik anggaran pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penerapan mekanisme denda damai dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kejaksaan kembali memicu perhatian publik. Polemik muncul setelah beredar anggapan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan hanya dengan membayar sejumlah denda.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Dewan Pembina Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan, Hanzirwan Syah, ST, menanggapi pandangan yang mempertanyakan pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan alasan lokasi belum tersedia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) menilai polemik terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh perlu disikapi secara objektif, proporsional, dan tidak digiring menjadi sentimen anti-investasi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait rencana lokasi pengolahan gas alam cair (LNG) dari temuan cadangan gas besar Blok Andaman, antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy semakin riuh di ruang publik.
DIALEKSIS.COM | Opini - Setelah polemik JKA selesai, ada sebuah ungkapan lama dalam tradisi filsafat Islam yang layak kita renungkan yakni membagi manusia ke dalam empat golongan: ada yang tahu bahwa ia tahu, ada yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada yang tidak tahu bahwa ia tahu, dan ada yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya sendiri. Empat golongan itu akan kita tarik sebagai pisau analisis dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau yang dikenal sebagai UUPA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Eskalasi aksi mahasiswa terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berujung kericuhan dalam beberapa hari terakhir dinilai berisiko mengaburkan substansi utama persoalan. Alih-alih mendorong solusi, perhatian publik justru terseret pada bentrokan, gas air mata, dan konflik di lapangan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.
DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Sebuah spanduk bertuliskan tinta merah yang dibawa mahasiswa dalam aksi terkait JKA membuat saya tergugah untuk menulis ini. Kalimat itu berbunyi: “Panglima Pengecut.”
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya turun langsung menangani persoalan penyaluran bantuan bagi korban banjir di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Selasa (12/5/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2026 mulai menuai perhatian kalangan akademisi. Keinginan agar agenda olahraga terbesar di Aceh itu tetap berlangsung sesuai rencana dinilai bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan, melainkan menyangkut masa depan pembinaan prestasi daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., menegaskan bahwa polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu ditempatkan secara jernih, proporsional, dan bermartabat. Pandangan itu ia sampaikan melalui tulisan opini berjudul “JKA dan Martabat Keistimewaan Aceh” yang dipublikasikan di aceh.tribunnews.com pada 6 Mei 2026.
DIALEKSIS.COM | Opini - Di Aceh, kesehatan bukan sekadar urusan layanan publik. Ia telah lama menjadi bagian dari identitas politik dan kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, ketika muncul wacana pencoretan sekitar 823 ribu peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), publik tidak melihatnya hanya sebagai kebijakan administratif biasa. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman sosial masyarakat Aceh sendiri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.