DIALEKSIS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). 

Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ribuan buruh kembali menggelar demonstrasi menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja pagi ini, Sabtu (14/1/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kuasa hukum uji formil Perpu Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa, meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak ikut mengadili perkara yang sudah diajukannya. Penyebabnya karena Anwar adalah ipar dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak ada yang salah. Sebab menurutnya sudah sesuai dengan prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya (UU No. 11 Tahun 2020) telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.  

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, dosen, hingga advokat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Hardianto Widyo Priohutomo menyebut masih banyak tanda tanya dibalik penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua MK pertama periode 2003-2006, Jimly Asshiddiqie, mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Jimly pun menyinggung soal impeachment alias pemakzulan Jokowi akibat lahirnya Perpu ini.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Norma konstitusi ini menjadi dasar hukum dikeluarkannya PERPPU No. 2 Tahun 2022 menjelaskan tiga aspek hukum sebagai berikut: Pertama, menurut pemerintah pertimbangan penerbitan PERPPU dikarenakan dengan alasan mendesak, dan bahkan mendasarkan pada Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 untuk menyelesaikan masalah hukum yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid merespons positif keputusan pemerintah atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-undang Cipta Kerja. 

Dia menegaskan, kepastian hukum sangat menentukan aktivitas dunia usaha dan investasi. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi kekosongan hukum, yang selama ini ditunggu oleh investor serta pelaku usaha.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Provinsi Aceh, Syaiful Mar menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai aturan pengganti UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi memutus sebagai inkonstitusional bersyarat sangat dipaksakan pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) turut mengundang kontroversi. Kalangan buruh di Indonesia kompak menolak aturan pengganti undang-undang tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang diatur adalah pesangon bagi karyawan yang di-PHK.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah media massa asing menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (30/12).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.