Minggu, 15 November 2026
Beranda / /

  • Komisi I DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Usai Putusan MK
    Parlemenkita | 22 hari lalu
    Komisi I DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Usai Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta  - MK meminta UU Peradilan Militer diubah maksimal 2 tahun. DPR mendorong revisi segera, termasuk batas pidana militer dan umum.

  • Ketua KY: Pengawasan Hakim Jadi Kunci Jaga Independensi Peradilan
    Polkum | 1 bulan lalu
    Ketua KY: Pengawasan Hakim Jadi Kunci Jaga Independensi Peradilan

    DIALEKSIS.COM | Denpasar - Komisi Yudisial (KY) menilai pengawasan terhadap hakim justru menjadi bagian penting untuk menjaga independensi peradilan. Independensi hakim dinilai harus berjalan beriringan dengan integritas dan akuntabilitas.

  • Ketua KY: Tanpa Pengawasan Optimal, Independensi Peradilan Sulit Tercapai
    Polkum | 1 bulan lalu
    Ketua KY: Tanpa Pengawasan Optimal, Independensi Peradilan Sulit Tercapai

    DIALEKSIS.COM | Makassar - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramdhan menegaskan independensi peradilan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas dan pengawasan. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan kekuasaan kehakiman berjalan bebas, berintegritas, dan imparsial.

  • Lembaga Wali Nanggroe Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Aceh Barat
    Polkum | 3 bulan lalu
    Lembaga Wali Nanggroe Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Aceh Barat

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Lembaga Wali Nanggroe melaksanakan kegiatan Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Barat, Selasa 4 Agustus 2026, sebagai upaya memperkuat sistem peradilan adat serta menghimpun berbagai norma dan praktik hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat Aceh.

  • Korupsi Menggerogoti Peradilan Pakistan
    Dunia | 4 bulan lalu
    Korupsi Menggerogoti Peradilan Pakistan

    DIALEKSIS.COM | Islamabad - Korupsi dalam sistem peradilan Pakistan dikhawatirkan telah berkembang menjadi persoalan sistemik dan berpotensi mencapai tingkat grand corruption atau korupsi besar yang dapat memengaruhi institusi negara secara luas.

  • KY Tegaskan Zero Tolerance Mafia Peradilan Usai Gaji Hakim Naik 280 Persen
    Polkum | 4 bulan lalu
    KY Tegaskan Zero Tolerance Mafia Peradilan Usai Gaji Hakim Naik 280 Persen

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menegaskan penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran etik transaksional dan praktik mafia peradilan. Sikap tegas tersebut menyusul kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen sebagai upaya memperkuat integritas lembaga peradilan.

  • MA Genjot Digitalisasi Peradilan, Tunggakan Perkara Turun Drastis Jadi 175 Kasus
    Polkum | 6 bulan lalu
    MA Genjot Digitalisasi Peradilan, Tunggakan Perkara Turun Drastis Jadi 175 Kasus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) RI terus mempercepat transformasi digital dalam sistem peradilan nasional guna menciptakan lembaga yang modern, transparan, dan akuntabel.

  • Ketua KY Soroti Pentingnya Integritas Hakim
    Polkum | 6 bulan lalu
    Ketua KY Soroti Pentingnya Integritas Hakim

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menegaskan pentingnya menjaga integritas hakim sebagai fondasi utama membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

  • Perkuat Kredibilitas Peradilan, IKAHI: Perlu Harmonisasi Hukum Perdata Internasional
    Polkum | 7 bulan lalu
    Perkuat Kredibilitas Peradilan, IKAHI: Perlu Harmonisasi Hukum Perdata Internasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).

  • MA Bahas Standarisasi Ruang Sidang, Targetkan Pelayanan Peradilan yang Inklusif dan Bermartabat
    Polkum | 1 tahun lalu
    MA Bahas Standarisasi Ruang Sidang, Targetkan Pelayanan Peradilan yang Inklusif dan Bermartabat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan harmonisasi pedoman Standarisasi Ruang Sidang Pengadilan atau STRADA DILAN di Jakarta, pada 13-15 Oktober 2025. Program ini bertujuan menyusun standar nasional ruang sidang demi pelayanan hukum yang lebih layak, inklusif, dan berkeadilan.

  • Wamenkum: Peradilan Modern Fokus Cegah Korupsi, Bukan Jumlah Kasus
    Polkum | 1 tahun lalu
    Wamenkum: Peradilan Modern Fokus Cegah Korupsi, Bukan Jumlah Kasus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pencegahan lebih penting daripada sekadar mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari seberapa efektif pencegahan dilakukan.

  • Wali Nanggroe Temui Ketua MA, Usulkan Pembentukan OPD Peradilan Syariat Islam di Aceh
    Polkum | 1 tahun lalu
    Wali Nanggroe Temui Ketua MA, Usulkan Pembentukan OPD Peradilan Syariat Islam di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Alhaythar, mengusulkan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus bertajuk Sekretariat Peradilan Syariat Islam untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Usulan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

  • Wamenkum: KUHAP Baru Atur Ulang Pra Peradilan dan PK
    Polkum | 1 tahun lalu
    Wamenkum: KUHAP Baru Atur Ulang Pra Peradilan dan PK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait Pra Peradilan dan Peninjauan Kembali (PK). 

  • 206 Sanksi Disiplin Dijatuhkan kepada Aparatur Peradilan selama 2024
    Polkum | 1 tahun lalu
    206 Sanksi Disiplin Dijatuhkan kepada Aparatur Peradilan selama 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2024.

  • MAA Aceh Timur Gelar Pelatihan Peradilan Adat Bagi Imum Gampong dan Pengurus
    Senibudaya | 1 tahun lalu
    MAA Aceh Timur Gelar Pelatihan Peradilan Adat Bagi Imum Gampong dan Pengurus

    DIALEKSIS.COM | Idi - Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur menggelar pelatihan Peradilan Adat yang diikuti para Imum Gampong, Ketua MAA Kecamatan dan pengurus Kabupaten di aula Kantor Pendidikan Dayah, Selasa (10/12/2024).

  • MAA Aceh Besar Gelar Rapat Evaluasi Peradilan Adat dan Polmas
    Aceh | 1 tahun lalu
    MAA Aceh Besar Gelar Rapat Evaluasi Peradilan Adat dan Polmas

    DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Majelis Adat Aceh (MAA) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Polmas (Community Policing) di Hotel Hijrah, Aceh Besar, Sabtu, 7 Desember 2024. Acara bertema “Melalui Rapat Koordinasi dan Kolaborasi, Kita Tingkatkan Semangat Penyelesaian Sengketa Adat” ini dihadiri 46 peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Babinsa, Polsek, Polres, hingga perwakilan MAA dari tingkat kecamatan dan kabupaten.

  • 60 Kepala Desa di Simeulue Ikuti Pembinaan dan Pengembangan Hukum Peradilan Adat
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    60 Kepala Desa di Simeulue Ikuti Pembinaan dan Pengembangan Hukum Peradilan Adat

    DIALEKSIS.COM | Sinabang - Penjabat Bupati Simeulue, Teuku Reza Fahlevi, M.M., yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dodi Juliardi Bas, S.STP., M.M., membuka secara resmi acara "Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Penguatan Peradilan Adat" Tahun Anggaran 2024.

  • YARA Apresiasi Kapolsek Banda Sakti Aktif Berantas Narkoba dan Implementasi Peradilan Adat
    Aceh | 2 tahun lalu
    YARA Apresiasi Kapolsek Banda Sakti Aktif Berantas Narkoba dan Implementasi Peradilan Adat

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kapolsek Banda Sakti Iptu. Zul Akbar, mendapatkan dua penghargaan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan peran aktif pemberantasan narkotika dan Obat-obatan terlarang.

  • Ketua MA: Hadirnya Hakim Perempuan Buktikan Ketegasan dan Keberanian Bukan Hanya Milik Laki-laki
    Nasional | 2 tahun lalu
    Ketua MA: Hadirnya Hakim Perempuan Buktikan Ketegasan dan Keberanian Bukan Hanya Milik Laki-laki

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menilai eksistensi para hakim perempuan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan Lembaga peradilan. 


  • Mahkamah Agung Komit Berantas Praktik Penyuapan di Lembaga Peradilan
    Polkum | 2 tahun lalu
    Mahkamah Agung Komit Berantas Praktik Penyuapan di Lembaga Peradilan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keseriusan Mahkamah Agung (MA) untuk ikut serta dalam upaya memberantas praktik penyuapan di lembaga peradilan, didasari oleh pemikiran, bahwa tindak penyuapan bukanlah sekadar masalah hukum semata, tetapi juga sebuah ancaman serius terhadap integritas, dan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil dan independen.

  • « 1 2 »