DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Disbudpar Aceh memperkuat kolaborasi pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing wisata halal setelah peringkat Aceh turun ke posisi keenam nasional pada 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Capaian sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 9.279 pelaku usaha, terdiri atas 9.247 usaha mikro dan 32 usaha kecil, telah mengantongi sertifikat halal. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Besar mengingatkan pelaku usaha yang belum bersertifikat agar segera mengurus legalitas kehalalan produknya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantin Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh resmi ditetapkan sebagai Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat ( ZONA KHAS). Penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri halal dan meningkatkan kualitas layanan kuliner di lingkungan kampus.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH menyesuaikan masa penahapan sertifikasi halal. Sejumlah produk mendapat perpanjangan hingga 17 Oktober 2028. Cek daftar dan jadwalnya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028 tidak mengubah kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Penundaan tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan edukasi dan literasi halal bagi masyarakat serta pelaku usaha.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menggugat ketentuan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK beserta sanksi administratifnya hingga ada putusan akhir MK.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kebijakan Wajib Halal tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah tidak akan menunda implementasi kebijakan tersebut, tetapi tengah menyiapkan ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, terutama untuk usaha mikro dan kecil (UMK), bahan baku, barang gunaan, serta produk impor.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat ekosistem industri halal nasional menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan ekosistem industri halal nasional agar mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai halal global.

DIALEKSIS.COM | Tangerang - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat ekosistem industri halal nasional untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar ke tingkat global. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026 yang digelar pada 24-27 September 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

DIALEKSIS.COM | Sabang - Sertifikasi halal dinilai tak lagi sekadar memenuhi ketentuan, tetapi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus daya saing produk lokal di Kota Sabang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan jaringan restoran agar tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat halal menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aktivitas ekonomi yang terkait dengan halal value chains menyumbang sekitar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan data triwulan III 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha bahwa pelanggaran ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat dikenai sanksi berjenjang seiring implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH mengingatkan pelaku usaha agar tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Selain memenuhi aturan, sertifikat halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

DIALEKSIS.COM | Bandung - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak generasi muda menjadikan halal sebagai bagian dari gaya hidup menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama meminta pelaku usaha katering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga.