Kamis, 02 Juli 2026
Beranda / /

  • Lama Rawat Inap Ditentukan dari Indikasi Medis, Bukan Maksimal 3 Hari
    Pemerintahan | 5 hari lalu
    Lama Rawat Inap Ditentukan dari Indikasi Medis, Bukan Maksimal 3 Hari

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berhak memperoleh layanan rawat inap selama masih diperlukan berdasarkan kondisi medis. Durasi perawatan tidak dibatasi tiga hari, melainkan ditentukan oleh dokter yang menangani pasien.

  • Pekerja UMKM Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    Nasional | 8 hari lalu
    Pekerja UMKM Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Permen ini mewajibkan karyawan UMKM masuk dalam program jaminan sosial nasional.

  • DPRK dan Walikota Sudah Anggarkan Asuransi untuk Pekerja Rentan di Banda Aceh
    Pemerintahan | 8 hari lalu
    DPRK dan Walikota Sudah Anggarkan Asuransi untuk Pekerja Rentan di Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPRK dan Walikota Sudah Anggarkan Asuransi untuk 5400 Pekerja Rentan di Banda Aceh. Hal ini disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh saat menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan , Senin (22/06/2026).


    “Alhamdulillah dalam APBK 2026 ini sudah teralokasikan anggaran untuk asuransi pekerja rentan di Banda Aceh 5000 lebih melalui BPJS ketenagakerjaan,” kata Irwansyah.

  • Viral Keluhan Pasien Bayar Saat Dirawat, BPJS Kesehatan: Itu Peserta Menunggak Iuran
    Pemerintahan | 16 hari lalu
    Viral Keluhan Pasien Bayar Saat Dirawat, BPJS Kesehatan: Itu Peserta Menunggak Iuran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan menjelaskan alasan sebagian peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih dikenakan biaya saat menjalani rawat inap di rumah sakit. Kondisi ini umumnya terjadi pada peserta yang menunggak iuran dan baru mengaktifkan kembali kepesertaannya ketika sudah membutuhkan perawatan.

  • BPJS Kesehatan: Surat Kontrol untuk Menjamin Keberlanjutan Perawatan Peserta JKN
    Pemerintahan | 17 hari lalu
    BPJS Kesehatan: Surat Kontrol untuk Menjamin Keberlanjutan Perawatan Peserta JKN

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa surat kontrol merupakan salah satu dokumen penting yang harus dibawa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat menjalani kontrol lanjutan di rumah sakit. Surat tersebut diterbitkan oleh fasilitas kesehatan berdasarkan rekomendasi dokter penanggung jawab pasien.

  • Banda Aceh Lindungi Lebih dari 10 Ribu Pekerja Rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan
    Aceh | 28 hari lalu
    Banda Aceh Lindungi Lebih dari 10 Ribu Pekerja Rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah tantangan fiskal daerah yang masih terbatas, Pemerintah Kota Banda Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat. Salah satunya melalui program perlindungan pekerja rentan yang kini telah menjangkau lebih dari 10 ribu pekerja di berbagai sektor.

  • Gubernur Mualem Surati BPJS: Buka Blokir Kepesertaan JKA
    Nasional | 1 bulan lalu
    Gubernur Mualem Surati BPJS: Buka Blokir Kepesertaan JKA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), telah mengirim surat kepada Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I di Medan untuk membuka akses kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diblokir pasca pemberlakuan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.

  • Jubir Pemerintah Aceh Tegaskan Tak Ada Dukungan Mualem terhadap Kelompok Demonstran
    Polkum | 1 bulan lalu
    Jubir Pemerintah Aceh Tegaskan Tak Ada Dukungan Mualem terhadap Kelompok Demonstran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.

  • Polemik Pergub JKA Memanas, DPRK Banda Aceh Minta Publik Tak Salah Sasaran
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Polemik Pergub JKA Memanas, DPRK Banda Aceh Minta Publik Tak Salah Sasaran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.


  • RSU Putri Bidadari Aceh Buka Akses BPJS, Layanan Kesehatan Kian Dekat untuk Warga
    Gayahidup | 1 bulan lalu
    RSU Putri Bidadari Aceh Buka Akses BPJS, Layanan Kesehatan Kian Dekat untuk Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akses layanan kesehatan yang terjangkau di Aceh bertambah satu titik penting. Sejak 1 Mei 2026, RSU Putri Bidadari Aceh resmi melayani peserta BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya, kehadiran rumah sakit ini bukan sekadar penambahan fasilitas medis, melainkan juga perluasan pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih terjangkau.

  • Adakan FGD, Pemerintah Aceh Diskusi Terbuka dengan OKP dan Ormawa Terkait JKA
    Aceh | 1 bulan lalu
    Adakan FGD, Pemerintah Aceh Diskusi Terbuka dengan OKP dan Ormawa Terkait JKA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan kajian ulang dan perubahan spesifik terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), agar regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

  • Soal Polemik JKA, Pengamat Usulkan Langkah “Cooling Down” untuk Gubernur Aceh
    Polkum | 1 bulan lalu
    Soal Polemik JKA, Pengamat Usulkan Langkah “Cooling Down” untuk Gubernur Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan pemerintahan, Risman Rachman, menyarankan sejumlah langkah strategis dan elegan kepada Pemerintah Aceh dalam menyikapi polemik Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026. 

  • Mualem Tegaskan JKA Tidak Dihapus
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Mualem Tegaskan JKA Tidak Dihapus

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi dan kualitas layanan.

« 1 2 3 4 »

dishes