DIALEKSIS.COM | Jantho - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Besar mengingatkan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) hingga tanggal 31 Oktober 2025. Untuk itu, setiap Wajib Pajak (WP) diminta untuk membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo.

DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Surat Edaran Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tertanggal 7 Oktober 2025, mengingatkan kembali seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta aparatur gampong di wilayah setempat untuk segera melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berjalan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menerbitkan Surat Teguran Ketiga kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) X Corp (Platform X) karena belum memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif yang telah ditetapkan sebelumnya. Surat Teguran ketiga dikirimkan pada tanggal 8 Oktober 2025 oleh Komdigi kepada Platform X melalui jalur komunikasi resmi yang disediakan Platform X.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menegaskan penggunaan dana tilang, baik manual dan ETLE penggunaannya dimaksimalkan untuk kegiatan Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan dengan yang bersifat kegiatan yang kembali ke masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Calang - Bupati Aceh Jaya Safwandi, S.Sos, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan aparatur gampong untuk menjadi pelopor dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., kembali melayangkan surat resmi kepada Wali Kota Langsa untuk menegaskan batas waktu pembayaran kompensasi pengalihan Barang Milik Daerah (BMD) milik Kabupaten Aceh Timur.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mendesak kapal kargo Maersk Chilka asal Hongkong segera memberikan ganti rugi kepada korban tabrakan. Peristiwa tersebut terjadi pada 15 Juli lalu, sekitar 72,2 mil laut dari Kota Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Sinabang - Wakil Bupati Simeulue, Nusar Amin S. Pd, launching pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara online, melalui fitur Action Cash Mobil Banking Bank Aceh Syariah, pada Selasa (8/7/2025), di ruang kerja Sekretaris Daerah.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Membiarkan utang menumpuk, sementara kita mampu melunasinya, apakah itu prinsip yang bijak? Bukankah selagi mampu menyelesaikan utang, melunasinya adalah suatu kewajiban. Kita mampu namun tidak melunasinya bukankah itu zalim?

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp43,9 miliar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun anggaran tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2024, pemerintah menyatakan seluruh mekanisme telah melalui proses verifikasi dan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 21 karyawan Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh resmi diputus hubungan kerja (PHK) oleh pihak manajemen pada 19 Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah hotel mengalami kesulitan keuangan sejak awal tahun. Human Resources Development (HRD) Hotel Grand Nanggroe, M Ali Daud, mengatakan bahwa alasan utama PHK adalah karena perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji karyawan sejak Januari 2025.

DIALEKSIS.COM | Makkah - Proses pembayasan dam/hadyu bagi petugas dan jemaah haji melalui Baznas sudah mulai berlangsung. Pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor 5005115180 atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyalurkan klaim dana nasabah senilai Rp17,63 miliar kepada nasabah tiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh yang dicabut izin operasinya. Pembayaran ini dilakukan setelah mempertimbangkan batas maksimal penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank serta penyesuaian kewajiban keuangan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan kewajiban kepada para petugas layanan nikah rujuk (penghulu) dengan mencairkan 90,42% Jasa Profesi dan Uang Transport (JPT) pada hari terakhir kerja di bulan suci Ramadhan 1445 H.

DIALEKSIS.COM | Sabang - Wakil Komisi I DPRK Sabang, Raja Darmawan, menyambut baik langkah Pemko Sabang untuk menjaga kesejahteraan tenaga harian lepas (THL) dan honorer dengan memastikan pembayaran gaji sebelum tradisi meugang Hari Raya Idulfitri 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah DKI Jakarta bersinergi meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI pada Jumat (14/3/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa PT. TRPN telah membayar denda administratif atas tindakan pemagaran laut yang dilakukan di Bekasi, Jawa Barat. Pembayaran denda administratif telah diterima oleh pihak KKP per hari Jumat (28/2/2025) kemarin.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK) melalui UPT Laboratorium Terpadu USK dalam mengembangkan prototipe aplikasi pembayaran Mobile e-Samsat Aceh yang diberi nama “Seudati” (Samsat Elektronik Untuk Data dan Informasi).

DIALEKSIS.COM | Dunia - Seorang pembunuh bayaran yang merupakan salah satu dari dua orang yang menembak dan membunuh seorang pria yang dibebaskan dalam pengeboman pesawat Air India tahun 1985 telah dipenjara seumur hidup di Kanada tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 20 tahun.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak yang sudah terlanjur membayar tagihan tertentu dengan hitungan PPN 12 persen meski tidak tergolong jasa mewah, dipastikan dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.