DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memimpin rapat koordinasi membahas perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Meuligoe Gubernur, Kamis (23/4/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merombak kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Aturan ini mengatur ketentuan dan tata cara Sertifikasi TKDN serta Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dengan sistem yang diklaim lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si memimpin Rapat Validasi Data Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat dan kehilangan tempat tinggal. Rapat berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (3/1/2026).
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Baitul Mal Aceh (BMA) melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan dana penanggulangan untuk anak stunting dan bantuan dana bagi penderita penyakit kronis di Kabupaten Aceh Selatan, Selasa (22/4/2025). Kegiatan ini mencakup 30 data calon penerima bantuan anak stunting dan 8 data penderita penyakit kronis.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Kepala Kantor Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah, Rimba Prasasti SE MKom mengimbau kepada para wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT sekaligus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP.
DIALEKSIS.COM | Blangkejeren - Serius dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Daerah menggelar rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kamis (4/1/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merajut kolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI). Upaya itu untuk memperkuat validasi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Innovative Government Award (IGA) 2022. Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.