Rabu, 01 Juli 2026
Beranda / /

  • Kasus Daycare, LBH: Pemilik Usaha Tak Bisa Lepas Tangan
    Polkum | 3 hari lalu
    Kasus Daycare, LBH: Pemilik Usaha Tak Bisa Lepas Tangan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasus dugaan kekerasan terhadap balita yang terjadi di Baby Preuneur Daycare, Banda Aceh, pada akhir bulan April lalu tidak hanya menyorot pekerja yang diduga melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemilik usaha penitipan anak tersebut. 

  • Sekda Aceh Ajak Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Sekda Aceh Ajak Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, mengajak seluruh masyarakat Aceh, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik.

  • Dua Bank Ditutup OJK Sepanjang Maret 2026, Ini Daftarnya
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Dua Bank Ditutup OJK Sepanjang Maret 2026, Ini Daftarnya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha dua bank perekonomian rakyat (BPR) sepanjang Maret 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah.

  • Wamenaker: Audit K3 Tak Boleh Ditawar, Ini Soal Nyawa dan Nasib Usaha
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Wamenaker: Audit K3 Tak Boleh Ditawar, Ini Soal Nyawa dan Nasib Usaha

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Satu kelalaian dalam keselamatan kerja bisa menghentikan operasional, merusak reputasi perusahaan, bahkan mengubah hidup sebuah keluarga dalam sekejap. Karena itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak boleh dikompromikan apalagi ditawar.

  • Pemerintah Permudah NIB Usaha Mikro, 40 Juta UMKM Masih Belum Formal
    Ekonomi | 4 bulan lalu
    Pemerintah Permudah NIB Usaha Mikro, 40 Juta UMKM Masih Belum Formal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mempercepat formalisasi usaha mikro dengan menyederhanakan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kebijakan Kemudahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat, usaha mikro kini dapat mengurus legalitas dengan prosedur yang lebih ringkas melalui sistem Online Single Submission (OSS).

« 1 2 3 4 »

dishes