DIALEKSIS.COM | Kampar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, bukan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum terhadap 16,6 hektare tanah ulayat milik dua pemukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) membuka secara resmi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai strategi peningkatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan tersebut berlangsung di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (29/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Opini - Lanskap hukum agraria dan kehutanan Indonesia baru saja mendapat napas segar. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membebaskan masyarakat adat dari kewajiban izin pemerintah pusat untuk membuka kebun di kawasan hutan bukan sekadar putusan normatif. Ini adalah koreksi fundamental atas cara negara memandang dan memperlakukan komunitas paling awal yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - "Tanah kami bukan sekadar petak lahan, melainkan warisan leluhur," ujar Zulfikar Arma, Sekretaris Jenderal JKMA Aceh, dengan nada serius ketika dikontak Dialeksis, Jumat 24 Oktober 2025 menanggapi laporan BBC News Indonesia yang menyoroti bagaimana masyarakat adat di sejumlah proyek nasional merasa terusir dari wilayah adatnya.
DIALEKSIS.COM| Takengon- Presiden Prabowo menyatakan dia telah menyerahkan tanah pribadinya 20 ribu hektar untuk konservasi di Aceh. Namun bagaimana dengan nasib rakyat yang sudah turun temurun mengolah lahan tersebut sejak nenek moyang mereka?
DIALEKSIS.COM| Takengon- Kawasan yang sudah dikuasai turun temurun sejak nenek moyang, kini dikuasai pihak PT THL. Jangankan lahan persawahan, perkebunan, pengembalaan ternak tradisionil yang sudah ada sejak jaman nenek moyang, kawasan pemukiman penduduk juga masuk dalam area PT. THL.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Brasil - Mantan Presiden sayap kiri Brasil Luiz Inacio Lula da Silva telah berjanji kepada warga pribumi bahwa dia akan menghentikan penambangan ilegal di reservasi mereka dan mengakui klaim tanah mereka jika dia memenangkan pemilihan presiden pada bulan Oktober 2022 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mengecam perilaku perusahaan PT. Prima Bara Mahadana (PBM) yang abai dan mengangkangi aturan perundang-undangan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Adat Universitas Syiah Kuala (USK) dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Bidang Hukum Adat, Dr. M. Adli Abdullah SH, MCL mengatakan, Aceh saat ini sudah tidak memiliki tanah milik Komunal dan sudah beralih menjadi milik Individual.