DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS) RI menerima penyaluran Infak Kemanusiaan Palestina dari Komite Nagan Raya Peduli Palestina (KNRPP) sebesar Rp525 juta.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penantian panjang masyarakat Aceh terhadap implementasi pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menemukan titik terang, setelah Kementerian Keuangan Republik Indonesia disepakati menjadi pemrakarsa RPP Zakat Sebagai Faktor Pengurang Pajak dalam Focus Group Discussion (FGD) dan High Level Discussion (HLD) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan menimbulkan berbagai reaksi dari beberapa pakar keilmuan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memberikan beberapa catatan terhadap pengamanan zat adiktif pada RPP Kesehatan. 

"Banyak pasal yang harus ditinjau ulang dan dibicarakan, tidak hanya dengan stakeholders kesehatan, tetapi juga stakeholders di perindustrian, penerimaan negara, perdagangan, pengawasan. Saya kira itu masih perlu pendalaman dan kajian lintas sektor," kata Tauhid dalam keterangan pers, Jumat (3/11/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sejumlah elemen buruh terkait Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Hakim konstitusi menyebut beleid tersebut tidak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA), Mohammad Haikal, S.T., M.I.F.P, bersama Anggota Badan Baitul Mal Aceh, Muhammad Ikhsan, S.E., M.Si serta Ketua dan Anggota Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Besar dan Kota Banda Aceh melakukan kunjungan silaturrahim dengan Ketua Taman Iskandar Muda, Muslim Armas, di Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). 

Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Anak Cabang (PAC) Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sukses melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) baru. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Camat Baiturrahman yang diikuti peserta dari sepuluh Desa Lingkup Kecamatan, Sabtu (25/2/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ribuan buruh kembali menggelar demonstrasi menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja pagi ini, Sabtu (14/1/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kuasa hukum uji formil Perpu Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa, meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak ikut mengadili perkara yang sudah diajukannya. Penyebabnya karena Anwar adalah ipar dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak ada yang salah. Sebab menurutnya sudah sesuai dengan prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya (UU No. 11 Tahun 2020) telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.  

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, dosen, hingga advokat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Hardianto Widyo Priohutomo menyebut masih banyak tanda tanya dibalik penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua MK pertama periode 2003-2006, Jimly Asshiddiqie, mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Jimly pun menyinggung soal impeachment alias pemakzulan Jokowi akibat lahirnya Perpu ini.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Norma konstitusi ini menjadi dasar hukum dikeluarkannya PERPPU No. 2 Tahun 2022 menjelaskan tiga aspek hukum sebagai berikut: Pertama, menurut pemerintah pertimbangan penerbitan PERPPU dikarenakan dengan alasan mendesak, dan bahkan mendasarkan pada Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 untuk menyelesaikan masalah hukum yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid merespons positif keputusan pemerintah atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-undang Cipta Kerja. 

Dia menegaskan, kepastian hukum sangat menentukan aktivitas dunia usaha dan investasi. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi kekosongan hukum, yang selama ini ditunggu oleh investor serta pelaku usaha.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Provinsi Aceh, Syaiful Mar menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai aturan pengganti UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi memutus sebagai inkonstitusional bersyarat sangat dipaksakan pemerintah.