Beranda / /

  • Ketua TKN Fanta Sowan ke Lem Faisal, Apa yang Dibahas?
    Aceh | 4 bulan lalu
    Ketua TKN Fanta Sowan ke Lem Faisal, Apa yang Dibahas?

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Ketua TKN Fanta (Pemilih Pemula) M. Arif Rosyid sowan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk. Faisal Ali atau Lem Faisal di Sibreh, Aceh Besar, Rabu (17/1/2024).

  • Prinsip Dasar Bendera Aceh
    Aceh | 5 bulan lalu
    Prinsip Dasar Bendera Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ditulis bagian penghematan naskah disertasi yang sedang saya kerjakan dalam Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Secara filosofis, bagaimana norma hukum status dan kedudukan bendera Aceh dalam konteks prinsip dasar bagian dari cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas prinsip dasar dan hakikat fundamental mengenai keberadaan bendera Aceh dan realitasnya? Prinsip dasar bendera Aceh adalah kajian yang bersifat mengatasi penglihatan inderawi Pemerintah Pusat terhadap Bendera Aceh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah terlalu individualistik dan tidak berupaya mencari solusi atas status dan kedudukan filosofis dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. 

  • Mediator Perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari Meninggal Dunia
    Dunia | 7 bulan lalu
    Mediator Perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari Meninggal Dunia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan presiden Finlandia dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian Martti Ahtisaari meninggal dunia di Helsinki pada 16 Oktober 2023. Beliau berusia 86 tahun.

    Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Crisis Management Initiative (CMI) dikutip media dialeksis.com, Senin (16/10/2023).

  • Pj Gubernur Aceh dan TA Khalid Jumpai Menteri ATR/BPN RI, Bahas Apa?
    Pemerintahan | 7 bulan lalu
    Pj Gubernur Aceh dan TA Khalid Jumpai Menteri ATR/BPN RI, Bahas Apa?

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Aceh TA Khalid, kembali menjumpai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Selasa (19/9/2023).

  • Kewenangan Pengelolaan Hutan Aceh Tinggal Nama
    Opini | 8 bulan lalu
    Kewenangan Pengelolaan Hutan Aceh Tinggal Nama

    DIALEKSIS.COM | Opini - MoU Helsinki adalah sebuah peristiwa sosial politik, yang mengawali babak baru hubungan Aceh dan Indonesia. Dalam perundingan tersebut, kedua belah sepakat untuk duduk bersama, membicarakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang telah merenggut nyawa ribuan manusia. 

  • Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta: MoU Helsinki, Sebuah Cek Kosong!
    Aceh | 9 bulan lalu
    Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta: MoU Helsinki, Sebuah Cek Kosong!

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta melakukan aksi pembacaan naskah nota kesepahaman MoU Helsinki, Senin (14/8/2023) di Asrama Mahasiswa Aceh Meurapi Duwa, Yogyakarta. Selain itu, Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta melakukan diskusi dan refleksi terhadap isi naskah perjanjian MoU Helsinki yang dianggap ‘Cek kosong’.

  • Yusril Ihza Mahendra: Tidak Semua Hasil Kesepakatan Helsinki Dituangkan dalam UUPA
    Aceh | 9 bulan lalu
    Yusril Ihza Mahendra: Tidak Semua Hasil Kesepakatan Helsinki Dituangkan dalam UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) masih banyak kekurangan. 

    "Itu banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki itu dapat tertuang dalam UUPA sekarang," kata Yusril dalam diskusi di Kota Banda Aceh, Jumat (11/8/2023).

  • Reformasi Qanun Aceh
    Opini | 1 tahun lalu
    Reformasi Qanun Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ditulis atas perdebatan klausul Qanun Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ingin dirubah dalam penguatan konten norma qanun Aceh. Definisi Qanun Aceh dalam norma UUPA yang lama menjelaskan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

    Sedangkan dalam usulan norma baru Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undangan pemerintahan Aceh. Perdebatan ini tentu menarik karena kanal UUPA banyak diberikan melalui Qanun Aceh semestinya, Qanun Aceh wajib selesai dah sah di DPRA dan Pemerintah Aceh sehingga self-government Aceh yang menjadi cita-cita MoU Helsinki tercapai dengan baik.

  • Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kunci Penting Merawat Perdamaian
    Aceh | 1 tahun lalu
    Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kunci Penting Merawat Perdamaian

    DIALEKSIS I Banda Aceh - Keterlibatan seluruh elemen di Aceh merupakan kunci penting dalam mempertahankan, merawat, memperkuat, dan mengisi perdamaian di Aceh.

    Penegasan itu disampaikan Plh. Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Masrimin, S.Sos, pada Kegiatan Seminar Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2022 di Aula Kesbangpol Aceh, Sabtu, 19 November 2022.

  • Abu Razak: Subtansi Perubahan UUPA Harus Berpegang Pada MoU Helsinki
    Aceh | 1 tahun lalu
    Abu Razak: Subtansi Perubahan UUPA Harus Berpegang Pada MoU Helsinki

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) bertemu dengan Ketua Tim Pengkaji dan Pembina Pelaksanaan MoU Helsinki, H. Kamaruddin Abu Bakar yang akrab dipanggil Abu Razak, Selasa (18/10/2022) di Rumoh Aceh, Tibang, Banda Aceh.

  • Wali Nanggroe Isi Kuliah Umum di UII: Jelaskan Narasi Peta Konflik Aceh hingga Damai
    Dialetika | 1 tahun lalu
    Wali Nanggroe Isi Kuliah Umum di UII: Jelaskan Narasi Peta Konflik Aceh hingga Damai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Paduka yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengungkapkan faktor utama terjadinya konflik Aceh kala itu disebabkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Aceh.

    “Aceh mengalami konflik selama 29 tahun dari 1976-2005, pemerintah Indonesia selama orde baru tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, padahal Aceh modal kemerdekaan negara Republik Indonesia,” jelasnya dalam kuliah umum Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Rabu, (28/9/2022).

  • Simak! 6 Profil Ketua Umum Partai Lokal di Aceh
    Aceh | 1 tahun lalu
    Simak! 6 Profil Ketua Umum Partai Lokal di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pendirian partai politik lokal di Aceh diawali oleh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Aceh mulai dibahas di DPR pada tanggal 25 Februari hingga 5 Juli 2006.

« 1 2 3 4 5 »