DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menentang rencana penambahan batalyon pasukan ke Aceh untuk mendukung program pangan nasional. Direktur Forbina, Muhammad Nur, menegaskan bahwa langkah tersebut dinilai tidak strategis dan berpotensi mengabaikan prinsip perdamaian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaytar, mengecam rencana penambahan empat batalyon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 yang menjadi dasar perdamaian Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, menyoroti kondisi Aceh pascakonflik dan bencana yang masih meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat. Menurutnya, dua faktor utama yang membentuk kondisi Aceh saat ini adalah konflik berkepanjangan dan bencana besar, yang keduanya telah mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Fraksi NasDem DPR Aceh, Nurchalis, menyatakan bahwa pemotongan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) saat ini menjadi beban berat bagi daerah tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Pada tahun 2005, Bangsa Aceh menyambut dengan harapan besar penandatanganan MoU Helsinki yang mengakhiri konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI). MoU ini tidak hanya menjadi simbol perdamaian, tetapi juga janji bagi masa depan Aceh yang lebih baik, di mana kekuasaan, sumber daya, dan kebijakan akan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Belum lama ini, sebuah surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI) yang meminta agar Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut sempat menjadi perbincangan hangat publik Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, mengatakan peringatan Milad GAM ke-48 merupakan momen refleksi mendalam atas perjalanan panjang perjuangan Aceh menuju kedaulatan dan keadilan.

DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh adalah wilayah dengan kekayaan budaya, sejarah perjuangan, dan dinamika sosial yang kompleks. Sejak tercapainya kesepakatan damai melalui MoU Helsinki pada 2005, Aceh telah menjadi simbol keberhasilan resolusi konflik di Indonesia. Namun, narasi tentang Aceh di tingkat nasional masih kerap terjebak dalam kerangka "bekas konflik" dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar Aceh sebagai pelaku utama pembangunan dan integrasi nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman mengharapkan Dana Desa dikelola dengan baik untuk kemandirian desa mengingat dana Otsus akan segera berakhir.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma, panggilan akrab Sudirman dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa, Jumat (8/11/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Firman Ilmi, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Duta Damai Aceh menyampaikan harapannya terhadap sosok pemimpin idaman di Aceh yang mampu menjaga dan melanjutkan butir-butir perdamaian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menunda rapat paripurna penandatanganan komitmen untuk memperjuangkan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki oleh Bustami Hamzah, calon gubernur Aceh. Penundaan ini terjadi karena dua alasan utama.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan untuk menunda penandatanganan pernyataan kesediaan menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bagi bakal calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beredar surat undangan yang ditujukan kepada Pasangan calon Gubernur Aceh dan wakil Gubernur Aceh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, untuk menghadiri Penandatanganan Pernyataan Bersedia Menjalankan Butir-Butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Serta Peraturan Pelaksanaannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Meski Aceh telah merasakan kedamaian selama 19 tahun, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, menilai bahwa kesejahteraan, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu, serta proses keadilan transisi masih jauh dari kata terpenuhi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari Damai yang diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Agustus menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan 19 tahun perdamaian antara Republik Indonesia dan Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setiap tanggal 15 Agustus, masyarakat Aceh memperingati perjanjian damai yang bersejarah, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Kesepakatan yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini telah mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh beserta jajaran siap mengamankan peringatan 19 tahun Hari Damai Aceh (HDA) yang akan digelar di Taman Bustanussalatin atau Taman Sari, Kota Banda Aceh, pada 15 Agustus, besok.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Paduka yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agung Laksono, beserta rombongan di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (9/8/2024).

DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur. 

DIALEKSIS.COM | Kazan - Tiga perguruan tinggi di Aceh resmi menjalin kerjasama dengan Kazan State Power Engineering University (KSPEU), sebuah universitas terkemuka di Republik Tatarstan, Rusia. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini berlangsung pada Rabu (26/6/2024) di Kota Kazan, ibu kota Tatarstan, disaksikan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.