DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan proses pembebasan tiga terdakwa kasus korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan dilakukan segera setelah ia menerima salinan keputusan presiden terkait rehabilitasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mulai menjajaki pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan persoalan tata kelola royalti di Indonesia masih banyak terkait trust issue. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah tersedia di seluruh kelurahan Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya pemerataan akses hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja signifikan selama 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan transformasi digital menjadi kunci peningkatan layanan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan instrumen hukum internasional tentang tata kelola royalti di lingkungan digital melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya sehari setelah permohonan diajukan secara online.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Masyarakat di Provinsi Jawa Barat kini tak perlu jauh-jauh mencari bantuan hukum. Sebab, seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total sebanyak 5.957 Posbankum, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang dasar pengenaan pajak alat berat produksi sebelum 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai III Gedung BPKA, Rabu (3/9/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menjadi objek audit ketaatan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025. Audit ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum RI melalui Inspektorat Wilayah V.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, berbagai pihak mulai mengkhawatirkan potensi tumpang tindih dalam implementasi dan penegakan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual (KI).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pencegahan lebih penting daripada sekadar mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari seberapa efektif pencegahan dilakukan.
DIALEKSIS.com | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meluncurkan program Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Kekayaan Intelektual (KI) pada Rabu (13/8/2025) lalu.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Industri kreatif di Indonesia belakangan terus menunjukkan taringnya sebagai sektor yang dinamis dan berkembang pesat. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mendapatkan pengakuan internasional.
DIALEKSIS.COM | Bali - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti atas karya cipta musik bukanlah pajak, melainkan hak yang wajib dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap para pencipta lagu.