Minggu, 15 November 2026
Beranda / /

  • Menkum di Forum Jurnalis ASEAN: Teknologi Berkembang, Nilai Karya Jurnalistik Harus Terlindungi
    Nasional | 1 bulan lalu
    Menkum di Forum Jurnalis ASEAN: Teknologi Berkembang, Nilai Karya Jurnalistik Harus Terlindungi

    DIALEKSIS.COM | Denpasar - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan pelindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik. 

  • Menkum Ingatkan Perkawinan Campuran Jangan Jadi Modus WNA Dapat Paspor Indonesia
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Menkum Ingatkan Perkawinan Campuran Jangan Jadi Modus WNA Dapat Paspor Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan agar perkawinan campuran tidak dimanfaatkan warga negara asing (WNA) sebagai modus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

  • Jawab Keluhan Permenkum Pendaftaran Merek, Menkum Supratman Tegaskan Demi Kepastian Hukum
    Polkum | 5 bulan lalu
    Jawab Keluhan Permenkum Pendaftaran Merek, Menkum Supratman Tegaskan Demi Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Program inisiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bertajuk "Pasti Ada Solusi" kembali digelar untuk kedua kalinya, Jumat (12/6/2026). 

  • Menkum Dorong Masyarakat Daftarkan HKI demi Tingkatkan Nilai Ekonomi
    Polkum | 6 bulan lalu
    Menkum Dorong Masyarakat Daftarkan HKI demi Tingkatkan Nilai Ekonomi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mendorong masyarakat lebih aktif mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) guna memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya anak bangsa. 

  • Soal Ajakan Tak Bayar Royalti, Menkum Buka Suara: Jangan Terprovokasi!
    Polkum | 9 bulan lalu
    Soal Ajakan Tak Bayar Royalti, Menkum Buka Suara: Jangan Terprovokasi!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kewajiban pembayaran royalti musik tetap berlaku bagi pelaku usaha yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial. 

  • Menkum: Kasus Perzinaan dan Kohabitasi Hanya Bisa Diadukan Pasangan Sah dan Orang Tua
    Polkum | 10 bulan lalu
    Menkum: Kasus Perzinaan dan Kohabitasi Hanya Bisa Diadukan Pasangan Sah dan Orang Tua

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum menegaskan ketentuan baru mengenai delik aduan perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan atau 'kumpul kebo' (kohabitasi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

  • 717 Posbankum Beroperasi di Bali, Akses Bantuan Hukum Makin Merata
    Polkum | 11 bulan lalu
    717 Posbankum Beroperasi di Bali, Akses Bantuan Hukum Makin Merata

    DIALEKSIS.COM | Denpasar - Sebanyak 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kini telah terbentuk di seluruh wilayah Provinsi Bali. Jumlah tersebut membuat Bali menjadi provinsi yang 100 persen desa dan kelurahannya memiliki Posbankum, sebagai garda terdepan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

  • Menkum: Salinan Keppres Rehabilitasi Tiga Eks Direksi ASDP Segera Diserahkan ke KPK
    Polkum | 11 bulan lalu
    Menkum: Salinan Keppres Rehabilitasi Tiga Eks Direksi ASDP Segera Diserahkan ke KPK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan proses pembebasan tiga terdakwa kasus korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan dilakukan segera setelah ia menerima salinan keputusan presiden terkait rehabilitasi.

  • Menkum Resmikan 5.957 Posbankum di Jabar, Dorong Pemerataan Akses Hukum
    Polkum | 1 tahun lalu
    Menkum Resmikan 5.957 Posbankum di Jabar, Dorong Pemerataan Akses Hukum

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Masyarakat di Provinsi Jawa Barat kini tak perlu jauh-jauh mencari bantuan hukum. Sebab, seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total sebanyak 5.957 Posbankum, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia.

  • Disaksikan Menkum, Mie Gacoan dan LMK SELMI Sepakat Berdamai
    Polkum | 1 tahun lalu
    Disaksikan Menkum, Mie Gacoan dan LMK SELMI Sepakat Berdamai

    DIALEKSIS.COM | Bali - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti atas karya cipta musik bukanlah pajak, melainkan hak yang wajib dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap para pencipta lagu. 

  • Menkum Tegaskan Komitmen Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual di Sidang Umum WIPO
    Dunia | 1 tahun lalu
    Menkum Tegaskan Komitmen Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual di Sidang Umum WIPO

    DIALEKSIS.COM | Jenewa - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong transformasi digital dalam sistem kekayaan intelektual (KI) nasional. Pernyataan itu disampaikan Supratman saat mewakili Indonesia dalam pembukaan Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, Selasa (8/7/2025).

  • RUU Perampasan Aset Mandek, Menkum: Ini Soal Politik, Harus Komunikasi dengan Parpol
    Polkum | 1 tahun lalu
    RUU Perampasan Aset Mandek, Menkum: Ini Soal Politik, Harus Komunikasi dengan Parpol

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

  • Terima Audiensi AKSI, Menkum Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia
    Polkum | 1 tahun lalu
    Terima Audiensi AKSI, Menkum Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mewakili Pemerintah Indonesia, berkomitmen memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, usai menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). 

  • Menkum HAM Akui Kepengurusan PMI di Bawah Jusuf Kalla
    Nasional | 1 tahun lalu
    Menkum HAM Akui Kepengurusan PMI di Bawah Jusuf Kalla

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi memberikan pengakuan terhadap kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin oleh Jusuf Kalla. Keputusan ini diambil setelah dilakukan kajian menyeluruh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut.