DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial mendorong omnibus law kekuasaan kehakiman untuk memperkuat pengawasan etik hakim, menyelaraskan regulasi, dan meningkatkan sinergi dengan MA.

DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan Fahmi Yunus berjudul Otak, Otot, Lalu Kentut yang dimuat di Dialeksis.com menarik perhatian karena menggunakan tubuh manusia sebagai metafora kekuasaan. Otak digambarkan sebagai simbol kecerdasan dan rasionalitas, sedangkan otot mewakili kekuatan yang mengabaikan ilmu pengetahuan. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Harfiahnya berbicara kekuasaan punya cara murah untuk membeli kehormatan melalui menyediakan kursi, membagikan gelar, lalu mengundang tepuk tangan. Di sekelilingnya, orang belajar membungkuk sebelum bertanya. Mirisnya realitas kekinian kritik dianggap kurang ajar, bahkan perilaku kepatuhan dipasarkan sebagai kesetiaan. Manakala perilaku itu semua menjadi habit ini menetap serta mengakar. Maka yang terjadi tindakan korupsi memperoleh perlindungan yang lebih kuat daripada pintu brankas, karena masyarakat yang segan memeriksa mereka yang telanjur disebut terhormat.

DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan publik tentang hukum, transparansi, dan etika kekuasaan. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga agenda utama perjuangan partainya memasuki usia seperempat abad: memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Wacana tentang masa depan partai lokal di Aceh kembali mengemuka menjelang Pemilu 2029. Di tengah munculnya berbagai kekuatan politik baru, satu pertanyaan besar patut diajukan yaitu apakah Partai Aceh (PA) masih akan menjadi aktor dominan dalam konstelasi politik Aceh?

DIALEKSIS.COM | Budapest - Péter Magyar dilantik pada hari Sabtu (9/5/2026) untuk menjadi perdana menteri Hongaria baru, memulai era politik baru setelah 16 tahun pemerintahan otokratis Viktor Orbán.

DIALEKSIS.COM | Opini - Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sejak awal digagas sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap hak kesehatan warga. Ia bukan sekadar program teknokratis, melainkan simbol politik kesejahteraan pasca-konflik. 

DIALEKSIS.COM | Kolom - Fenomena pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjadi Perbincangan hangat di saat ini. Kamis Sore (5/2/2026) di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir, eks Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam teater kekuasaan global, terdapat sebuah panggung gelap yang jarang terjamah lampu sorot etika. Ia adalah labirin yang dibangun dari tumpukan modal, ambisi politik, dan degradasi moral yang sistemik. Skandal Jeffrey Epstein, yang kini kembali mencuat melalui rincian dokumen pengadilan, bukan sekadar fragmen kriminalitas biasa.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Kerap kali panggung politik kita diramaikan oleh sosok-sosok yang melambung bukan karena jejak kerja nyata, melainkan karena posisi formal dan jaringan relasi. Jabatan partai memberi panggung, fasilitas, dan sorotan media namun panggung itu belum tentu mencerminkan kapasitas. Ketika penghormatan publik bertumpu lebih pada kedekatan suku, keluarga, atau patronase, bukan pada rekam jejak yang teruji, maka yang tumbuh bukanlah legitimasi, melainkan ketergantungan serta ilusi kehebatan.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Di Aceh, cinta tak pernah sekadar urusan hati. Ia adalah medan tafsir, ruang sandi, dan kadang, pintu jebakan. 

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di kampus, jabatan dan hak suara bukan sekadar prosedur administratif. Keduanya adalah instrumen penentu arah moral dan intelektual sebuah institusi. Di sanalah masa depan ilmu pengetahuan dan karakter generasi muda dipertaruhkan. Namun, ketika kekuasaan dikuasai oleh hubbud dunya kecintaan berlebihan pada dunia dan kesenangannya keputusan kolektif mudah tergelincir: dari kepentingan publik ke ambisi pribadi.

DIALEKSIS.COM | Opini - Keputusan itu mengejutkan sekaligus ironis. Dua dekade lebih setelah Orde Baru tumbang, Soeharto figur yang pernah menjadi simbol kekuasaan represi kini kembali dalam bentuk penghormatan negara. Publik pun terbelah: antara mereka yang masih menyimpan trauma, ketidakadilan dan mereka yang memuja romantisme stabilitas masa lalu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan keamanan sekaligus dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, menyambut positif pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa komisi tersebut hanya akan bermakna bila mampu melahirkan perubahan substantif, bukan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan.

DIALEKSIS | Aceh - Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 8 Oktober 2025. Kritikus khawatir komite baru justru menciptakan tumpang tindih fungsi dengan BP3OKP. Hal ini akan membingungkan hierarki serta akuntabilitas tata kelola Otsus yang sudah kompleks.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Belum kering tinta pemanggilan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan oleh Polda Aceh terkait dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp728 miliar, publik justru disuguhi tontonan memalukan dari seorang pejabat tinggi. Alih - alih mendukung proses hukum yang sah dan transparan demi menguak kebenaran penggunaan dana publik, yang muncul adalah sikap arogansi yang mencederai prinsip dasar pemerintahan: komunikasi dan koordinasi.

DIALEKSIS.COM | Opini - Di Banda Aceh, politik itu mirip kenduri. Siapa yang punya kuasa, dialah yang bagi-bagi piring. Yang nggak punya kuasa? Cukup tepuk tangan di pinggir halaman, atau kalau nasib baik, kebagian tulang ikan di akhir acara. Bedanya, kalau kenduri biasa habis makan bisa pulang, kalau politik Aceh, rakyatnya terus-terusan disuruh nonton orang yang itu-itu juga duduk di kursi empuk. Bahkan kadang, kendurinya bisa jalan terus bertahun-tahun, kursinya diwariskan dari kakek, ke anak, ke cucu, ke menantu. Rakyat? Ya tetap aja jadi penonton.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sufmi Dasco Ahmad (57) kembali menancapkan pengaruhnya di panggung politik Indonesia. Politikus Partai Gerindra ini terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024 - 2029, mengoordinasikan bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang mencakup Komisi I-III, Badan Legislasi, dan kerja sama antarparlemen. Ini bukan kali pertama Dasco memegang peran strategis: pada periode 2019 - 2024, ia memimpin bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU).