DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh. Keputusan ini berdasarkan dokumen milik Pemerintah Provinsi Aceh, Sekretariat Negara (Setneg), dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan menggelar pertemuan penting bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution pada Selasa, 17 Juni 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih masalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya mencuat setelah dilontarkan Kementerian Dalam Negeri.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan empat pulau yang dipindahkan ke wilayah Sumut didasarkan oleh letak geografis yang lebih dekat dari daratan Sumut. 

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Kasus empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara ini bagai pistol perak menodai persatuan. Bagi penduduk Aceh Singkil, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek adalah bagian tak terpisahkan dari Tanah Rencong sejak puluhan tahun. Bahkan, surat keputusan Inspeksi Agraria Aceh tahun 1965 nomor 125/IA/1965 secara tegas menegaskan pulau-pulau itu di bawah yurisdiksi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Perairan Barat Daya Aceh menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Persatuan Barat Selatan Aceh (PBSA) menyatakan bahwa Peraturan Mendagri tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh (UPPA).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Empat pulau milik Aceh ternyata masih saja dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau itu adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang dan Pulau Lipan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang kerap disapa Mualem, saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir rangkaian pemeriksaan kesehatan (medical check - up) di sebuah rumah sakit di Singapura. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari protokol medis standar untuk memastikan kesehatan dan kebugarannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic sebagai tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi dan Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berbagai persiapan dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat gencar dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, mengapresiasi aksi humanis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Linmas) dalam mengatur pedagang selama bulan Ramadan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menyatakan pentingnya kerja sama antardaerah guna merespons terjadinya bencana, termasuk mitigasinya sehingga proses penanganannya menjadi lebih cepat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengalaman Safrizal yang telah malang melintang di dunia birokrasi di tingkat pusat harus dicontoh oleh para Kepala Satuan Kerja perangkat Aceh (SKPA), harus menjadi pembelajaran berharga. Karena itu, kepemimpinan Safrizal harus menjadi pelajaran berharga untuk dicontohkan dan diaplikasikan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli menyampaikan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf dan Fadhlullah masih menunggu kabar dari Kemendagri. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pemilu Serentak 2024 yang tidak menghadapi sengketa akan dilaksanakan pada awal Februari 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, bersama Pimpinan dan Komisi I DPRK Banda Aceh, melaksanakan konsultasi penting dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dengan kategori Kesejahteraan Masyarakat.