DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyampaikan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2024.

Diketahui, pada Kamis, 25 Januari 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh mengeluarkan surat dengan nomor 900.I.I/1071 yang berisi tindak lanjut hasil evaluasi R-APBA T.A 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat Paripurna Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024, Senin (18/12/2023) di gedung utama Kantor DPRA.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA Abdurrahman Ahmad telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam paripurna tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Membantah pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRA Tarmizi SP menjelaskan kronologi lengkap hasil rapat fasilitasi mengenai RAPBA 2024 di Kemendagri pada Jumat (8/12/2023).

Peserta rapat yang dihadiri Pj Gubernur Aceh, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Tim Banggar berkumpul di lantai 8 gedung H Kemendagri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Gubernur Aceh, Tim Anggaran Pemerintah Aceh(TAPA), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Tim Banggar menghadiri rapat Pembahasan RAPBA 2024 yang difasilitasi oleh Kemendagri, Jumat (8/12/2023).

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan rapat tersebut digelar atas permintaan DPRA kepada Kemendagri untuk difasilitasi dengan Pemerintah Aceh atas dasar berakhirnya tahapan Pembahasan RAPBA per-30 November lalu.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sepakat untuk membayar kewajiban kepada pihak BPJS Kesehatan selaku badan yang ditunjuk untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan sejumlah catatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menghadiri Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022, Rabu (2/8/2023). 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menghadiri Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022, Rabu (2/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Anggaran (Banggar) dan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menyampaikan pendapat dan pandangan umum terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022, di gedung dewan, Jum'at (14/7/2023) petang.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Tim Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh Bustami menyampaikan jawaban/tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021, di Ruang Sidang Paripurna DPRA, Kamis (30/6/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhiddin Muhammad Said menegaskan, pentingnya Dana Otonomi Khusus untuk mendukung berbagai program pembangunan di Aceh. Oleh karena itu, seiring makin santernya isu akan berakhirnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh, telah menjadi perhatian khusus Badan Anggaran DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri langsung rapat paripurna Banda Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2022, di Gedung Serbaguna DPRA, Banda Aceh, Selasa (30/11/2021) pukul 17.06 WIB.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mendengarkan pendapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), terhadap rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA 2022 yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRA, Senin, (29/11) malam.

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022 untuk dilanjutkan pembahasannya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mewakili pemerintah dalam prosesnya, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR sehingga pembahasan APBN 2022 diselesaikan tepat waktu.

Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp16 triliun untuk dialokasikan kepada Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat pada RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2022.  Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp7,5 triliun dan Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8,5 triliun.

Mampukah Nova menarik rambut di dalam tepung, rambut tertarik tepungpun tidak berserak. Tuhan memberikan masalah, karena kita manusia mampu menyelesaikan masalah. Kembali kepada kita, mau dan mampukah kita menyelesaikanya!!! 

DIALEKSIS.COM | Jantho - Peralihan anggaran pembangunan RSUD Siron menjadi bukti perencanaan pembangunan RSUD Aceh Besar tidak matang dan hal ini sudah dikritik saat pembahasan RAPBK 2021 oleh tim Banggar DPRK Aceh Besar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBA tahun 2020 yang mendapat penolakan DPRA.