DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Hampir enam bulan setelah banjir, petambak di Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh, belum bisa kembali memanen hasil tambaknya. Pematang yang terkikis membuat air pasang mudah masuk dan sulit dikendalikan. Kondisi itu membuat sumber penghidupan sebagian warga terhenti.
Normalisasi Krueng Meuraksa dan pembangunan talud sepanjang 281 meter mulai memberi harapan. Pada bagian tambak yang sudah dilindungi talud, luapan air tidak lagi terjadi seperti sebelumnya. Untuk penanganan lanjutan seperti pengerukan muara dan penguatan tebing sungai, dinilai juga perlu.
Sekretaris Desa Kuala, Rizal Fandi, mengatakan banjir sebelumnya mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter. Air yang deras mengikis tanah sepanjang pinggir sungi. Pematang tambak pun ikut rusak.
"Setelah banjir, hampir setengah tahun tidak bisa panen karena tidak bisa menahan aliran air yang deras ketika air pasang naik," kata Rizal.
Bagi masyarakat Kuala, tambak dan laut menjadi sumber penghidupan. Ketika tambak tidak bisa dikelola, pendapatan keluarga ikut terganggu. Karena itu, pembangunan talud menjadi langkah penting untuk membantu warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Normalisasi Krueng Meuraksa di Kecamatan Blang Mangat, menggunakan dana APBA sepanjang 1.050 meter. Sementara pembangunan talud menggunakan anggaran Rp1,28 miliar dari tambahan TKD (Transfer ke Daerah) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
TKD tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Pembangunan talud dilakukan, sementara pemerintah desa juga mengusulkan tambahan talud sekitar 1.500 meter di sisi kiri dan kanan sungai.
"Kalau bisa, talud juga dibangun sepanjang sungai yang berbatasan dengan tambak. Masyarakat sangat membutuhkan karena sebagian besar bekerja sebagai petani tambak dan nelayan," ujarnya.
Selain penguatan tebing, warga berharap pengerukan di bagian muara dan penyelesaian dinding penahan menggunakan batu gajah. Pemasangan batu yang dilakukan sekitar dua tahun sebelumnya dinilai belum tuntas.
Rizal berharap pemerintah pusat dan daerah melanjutkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan pembangunan di desanya.
Normalisasi jadi Prioritas Pemulihan Pascabencana
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan sedikitnya terjadi 41 banjir susulan di tiga provinsi tersebut sejak April hingga Oktober 2026.
"Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu perintah paling utama. Jika sedimentasi masih tinggi, hujan dapat membuat air meluap melewati tanggul dan menyebabkan banjir lagi," kata Tito setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumut, dan 58 di Sumbar. Pemerintah juga menangani 38 muara. Tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani.
Kementerian Pekerjaan Umum menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan progres rata-rata 19,19 persen. Untuk penanganan muara, terdapat 29 pekerjaan yang direncanakan. Empat telah selesai, enam sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94 persen, sedangkan 19 lainnya masih dalam proses lelang.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengatakan muara memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran air dari hulu hingga hilir.
"Muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir," ujarnya.
Kementerian PU juga membangun 11 sabo dam untuk mengendalikan sedimentasi dengan progres rata-rata sekitar 35,58 persen.
Pada 2026, Kementerian PU memiliki pagu efektif sekitar Rp21,42 triliun untuk penanganan bencana Sumatera. Anggaran tersebut mencakup sektor sumber daya air Rp7,85 triliun, Bina Marga Rp6,64 triliun, Cipta Karya Rp4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp2,89 triliun.
Sementara itu, Tito menyampaikan Presiden Prabowo menyiapkan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk melanjutkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027. Normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas.
Sejalan dengan Renduk PRRP
Di Kota Lhokseumawe, normalisasi sungai juga dilakukan di kawasan lain. Dinas PUPR menormalisasi Sungai Alue Raya sepanjang 2,4 kilometer di Desa Mesjid Punteut, Kecamatan Blang Mangat.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, T. Syahrial, pada 5 Maret 2026 menjelaskan lebar sungai diperbesar dari sekitar empat hingga enam meter menjadi 10 meter, dengan kedalaman mencapai tiga meter.
Normalisasi juga dilakukan di Gampong Blang Buloh, Kecamatan Muara Satu, sepanjang 2,5 kilometer.
Langkah tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, yang menjadi panduan dalam pemulihan Sumatera pascabencana. Dokumen Renduk tersebut disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026.
Program pemulihan selama tiga tahun itu mencakup pengerukan sungai dan muara, penguatan tanggul, perlindungan tebing, serta pengendalian sedimentasi dari hulu. Pembiayaan pemulihan dilakukan melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Renduk mengarahkan pengelolaan sumber daya air dalam satu kesatuan daerah aliran sungai. Normalisasi berkaitan dengan pemulihan kapasitas, perlindungan tebing, pengendalian sedimen, dan pengurangan risiko bagi kawasan hilir.
Dokumen itu memuat pengerukan dasar serta muara sungai, pembangunan pengendali banjir, dan perkuatan tebing. Penanganannya perlu menyesuaikan perubahan fisik alur setelah bencana serta mempertimbangkan tata ruang dan peta risiko.
Normalisasi Krueng Meuraksa menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Namun, pekerjaan belum selesai. Warga masih menunggu penanganan lanjutan agar mereka dapat bekerja tanpa terus dibayangi banjir dan air pasang. [*]