Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, dan sejumlah pejabat daerah melakukan konferensi pers di Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026). [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Meureudu - Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai, ancaman banjir tidak berakhir ketika air surut. Tanggul jebol, sungai dangkal, hingga sawah rusak menjadi persoalan yang harus dihadapi setelah bencana berlalu.
Kondisi tersebut terlihat di sejumlah lokasi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Di tengah upaya masyarakat memulihkan kehidupan dan aktivitas pertanian, pemerintah kini menghadapi pekerjaan penting, yakni mengurangi risiko banjir susulan.
Persoalan ini menjadi perhatian Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatra, sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, saat mengunjungi Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).
Tito mengungkapkan sedikitnya 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami sedimentasi dan membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir ketika hujan lebat kembali terjadi. Tito memang sempat menyoroti peristiwa bencana berulang di tengah rekonstruksi dan rehabilitasi dilakukan pemerintah.
Bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, dan sejumlah pejabat daerah, Tito meninjau tiga lokasi terdampak.
Lokasi tersebut meliputi Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, dengan tanggul jebol sepanjang sekitar 150 meter; persawahan Gampong Beuringen yang mengalami kerusakan berat; serta Sungai Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua.
Tito mengatakan telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai memprioritaskan pembersihan sedimentasi, terutama pada sungai yang berpotensi meluap saat hujan deras.
"Ada 137 sungai yang kena sedimen di tiga provinsi. Di rapat saya sudah sampaikan di pusat agar PU, Balai Wilayah Sungai ini memprioritaskan daerah-daerah yang kalau hujan lebat akan banjir," katanya.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk membersihkan sungai melalui mekanisme resmi. Material pasir dan batu yang memiliki nilai ekonomi dapat dikelola secara transparan bersama pemerintah daerah. Namun, Tito menegaskan tujuan utamanya tetap normalisasi sungai, bukan pengambilan material tambang.
Renduk PRRP: Pemulihan Aceh Butuh Rp58,99 Triliun
Penanganan sungai, tanggul, dan persawahan di Pidie Jaya merupakan bagian dari agenda besar pemulihan pascabencana Sumatera melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) 2026-2028.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Renduk mencatat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai sekitar Rp100,23 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp61,91 triliun menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Rp38,32 triliun kewenangan pemerintah daerah. Khusus Aceh, kebutuhan pendanaan indikatif seluruh sektor mencapai Rp58,99 triliun. Sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dengan kebutuhan sekitar Rp32,97 triliun.
Selain infrastruktur, pemulihan juga diarahkan pada sektor pertanian dan perikanan. Renduk mencatat rencana rehabilitasi 27.483 hektare sawah rusak ringan dan 13.425 hektare sawah rusak sedang di Aceh, disertai perbaikan irigasi, bantuan benih, dan sarana produksi. Sementara sektor perikanan mencakup rehabilitasi prasarana produksi di 18 kabupaten/kota serta bantuan sarana produksi yang direncanakan menjangkau 16 kabupaten/kota.
Percepatan Pemulihan dan Antisipasi Bencana Susulan
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan mekanisme percepatan penanganan apabila daerah kembali mengalami bencana dengan dampak luas. Tito mengatakan Kemendagri akan memberikan arahan agar daerah yang terdampak bencana susulan dapat menetapkan kembali status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.
Penetapan status tersebut memungkinkan pemerintah daerah menggunakan belanja tidak terduga untuk kebutuhan penanganan darurat, sementara kementerian/lembaga dapat mempercepat dukungan sesuai kewenangannya.
Ia menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana November 2025 tetap berjalan dalam kerangka pemulihan tiga tahun, yakni 2026-2028. Namun, bencana susulan membutuhkan respons tersendiri agar tidak menghambat tahapan pemulihan yang sedang berlangsung.
Tito juga meminta masyarakat menyampaikan kebutuhan yang belum tertangani melalui pemerintah desa, camat, hingga bupati untuk direkap dan dikoordinasikan ke tingkat pusat.
Kunjungan ke Pidie Jaya memperlihatkan bahwa pekerjaan pemerintah pascabencana bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan harus memastikan masyarakat dapat kembali bertani, menjalankan aktivitas ekonomi, dan tinggal di kawasan yang lebih aman.
Pembersihan 137 sungai, perbaikan tanggul, pemulihan sawah, dan penguatan infrastruktur perlu berjalan dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam Renduk PRRP, pemulihan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kerusakan akibat banjir sebelumnya, tetapi juga mengurangi risiko agar masyarakat tidak terus menghadapi ancaman yang sama ketika hujan deras kembali datang. [*]
Sebelumnya
