Ruas jalan Bale Atu - Simpang Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dibangun sepanjang 513 meter ini memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan permukiman dengan perkantoran dan Bandara Rembele, sekaligus menjadi jalur alternatif ketika akses utama terganggu. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Redelong - Bagi masyarakat Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, jalan yang kembali mulus bukan sekadar hasil pekerjaan konstruksi. Ruas Bale Atu - Simpang Bandara Rembele merupakan akses penting untuk menjaga kelancaran aktivitas warga, terutama setelah kerusakan jalan Kandepag - Kantor Bupati Bener Meriah menyebabkan jalur utama tersebut tidak dapat dilalui.
Pemulihan akses itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian. Ia meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat terdampak.
“Anggaran sudah tersedia, koordinasi lintas instansi juga sudah solid. Fokus kita sekarang adalah eksekusi di lapangan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang terdampak sebelum pergantian tahun,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Jalur Alternatif Penopang Aktivitas Warga
Di Bale Atu, upaya pemulihan konektivitas diwujudkan melalui rekonstruksi jalan sepanjang 513 meter. Ruas ini memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan permukiman dengan perkantoran dan Bandara Rembele. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah menjadi jalur alternatif ketika akses utama terganggu.
Sebelum direkonstruksi, sejumlah bagian jalan rusak parah dan berlubang. Kerusakan fisik itu semakin menjadi masalah disaat volume kendaraan meningkat akibat pengalihan arus lalu lintas.
Pekerjaan yang dilaksanakan CV Uluh Kuning Jaya itu memiliki lebar badan jalan 5,5 hingga 6 meter. Penanganan juga mencakup pembangunan bahu jalan menggunakan konstruksi beton selebar masing-masing satu meter.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sandi Azka, menjelaskan progres pengaspalan lapisan AC-BC telah mendekati 50 persen.
“Untuk progres sekarang, pekerjaan AC-BC sudah hampir 50 persen. Mudah-mudahan besok atau lusa progres AC-BC sudah mencapai 100 persen,” kata Sandi.
Sementara itu, pekerjaan bahu jalan dengan konstruksi beton diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Mereka menggunakan beton mutu K-200. Pengujian material aspal dilakukan melalui laboratorium PU, sedangkan pengujian beton juga direncanakan untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai ketentuan.
Pelaksanaan pekerjaan diawasi pihak PU bersama konsultan pengawas. Karena jalan tetap digunakan masyarakat, sebagian pekerjaan dilakukan malam hari untuk mengurangi gangguan lalu lintas. Hujan menjadi salah satu kendala yang dapat memperlambat pekerjaan.
Kolaborasi Pendanaan dan Pemulihan Berkelanjutan
Rekonstruksi jalan ini dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kota Pematangsiantar, kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dari total bantuan Rp25 miliar untuk pemulihan pascabencana, sebesar Rp1,2 miliar dialokasikan bagi penanganan ruas Bale Atu - Simpang Bandara Rembele.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan antardaerah yang bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Pemberian bantuan juga mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026.
Pematangsiantar sendiri memperoleh tambahan TKD Rp164,33 miliar. Hingga 30 Oktober 2026, realisasi penggunaannya tercatat Rp40,9 miliar atau 24,90 persen. Komitmen bantuan Rp25 miliar kepada Bener Meriah dibahas dalam pertemuan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dengan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, pada 11 Juni 2026.
TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah -- khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Langkah tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, yang menempatkan pemulihan konektivitas sebagai prioritas. Infrastruktur jalan dan jembatan dibutuhkan untuk menjamin mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan dasar, serta pemulihan aktivitas ekonomi.
Renduk PRRP mengarahkan pemulihan secara bertahap, mulai dari mengembalikan fungsi akses kritis hingga membangun infrastruktur yang lebih tangguh melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Bagi masyarakat Bale Atu, keberhasilan rekonstruksi pada akhirnya tidak hanya diukur dari panjang jalan yang diperbaiki atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, jalan yang kembali layak dilalui diharapkan memudahkan warga menjangkau tempat kerja, sekolah, perkantoran, dan berbagai kebutuhan sehari-hari.
Dengan konektivitas yang semakin baik, aktivitas masyarakat diharapkan kembali berjalan lancar sekaligus mendukung pemulihan kehidupan dan perekonomian Kabupaten Bener Meriah pascabencana. [*]
Sebelumnya
