DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemulihan konektivitas pascabencana di Aceh terus dilakukan melalui penanganan jalan dan jembatan yang terdampak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur TNI berkolaborasi mempercepat pembangunan infrastruktur agar akses warga yang terputus dapat kembali berfungsi.
Salah satu titik yang mulai memulihkan mobilitas masyarakat berada di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, melalui Jembatan Perintis Garuda III. Beropeasinya jembatan tersebut membuka akses penyeberangan warga setelah jalur sebelumnya terdampak bencana.
Pemulihan ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan mobilitas orang dan barang, distribusi logistik, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
Arah pemulihan tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Dokumen itu menempatkan pemulihan infrastruktur transportasi sebagai bagian penting untuk menjamin aksesibilitas dan keberlanjutan mobilisasi masyarakat. Selain itu untuk mendukung distribusi logistik dan kegiatan ekonomi.
Pemulihan Akses Dilakukan Bertahap
Renduk PRRP mengarahkan pemulihan konektivitas dilakukan secara bertahap. Akses kritis terlebih dahulu dipulihkan. Lalu dilanjutkan dengan rekonstruksi permanen melalui penguatan struktur dan penerapan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Pendekatan tersebut membuat peran pembangunan jembatan sementara dan jembatan perintis sangat penting dalam tahapan pemulihan. Infrastruktur ini digunakan masyarakat untuk mengurangi dampak keterisolasian sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.
Peran ini yang dimainkan oleh Program Jembatan Perintis Garuda Merah Putih. Ini adalah program nasional pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih di berbagai wilayah Indonesia yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat melalui semangat gotong royong, serta unsur TNI melalui jajaran Kodam, Korem, Kodim, dan Babinsa. Dalam penanganan pascabencana Sumatera, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) turut mengoordinasikan pembangunan jembatan perintis, termasuk penentuan lokasi, penganggaran, dan percepatan penyelesaian pekerjaan.
TNI AD Percepat Pembangunan Jembatan di Aceh
Keterlibatan TNI menjadi bagian dari kolaborasi percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. Berdasarkan data pengerahan per 17 Oktober, sebanyak 399 personel TNI terlibat dalam Satgas Jembatan di Aceh. Untuk penanganan jembatan perintis, sebanyak 15 personel Kodim 0103/Aceh Utara tercatat ikut dikerahkan.
Dalam cakupan pekerjaan Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat (AD), sebanyak 301 jembatan ditangani di Aceh. Dari jumlah tersebut, 192 jembatan telah selesai dibangun, sedangkan 109 lainnya masih dalam proses pemasangan.
Pekerjaan tersebut mencakup 60 Jembatan Bailey, 136 Jembatan Armco, dan 105 Jembatan Perintis. Jenis jembatan yang ditangani disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi akses di wilayah terdampak.
Secara keseluruhan, Satgas Jembatan TNI AD menangani 597 jembatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 415 jembatan telah rampung, sementara 182 lainnya masih dalam proses pemasangan.
Rinciannya, terdapat 107 Jembatan Bailey, 243 Jembatan Armco, dan 247 Jembatan Perintis atau jembatan gantung yang ditangani di tiga provinsi tersebut. Dari keseluruhan sasaran itu, sebanyak 75 Jembatan Bailey, 219 Jembatan Armco, dan 121 Jembatan Perintis telah selesai dibangun.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi kinerja Satgas Jembatan TNI AD dalam mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana.
Menurut Tito, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi. Infrastruktur tersebut juga membuka kembali akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perekonomian, lahan pertanian, dan berbagai layanan publik.
“Pembangunan jembatan bukan sekadar menyambungkan kembali wilayah yang terputus, melainkan juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat serta memberikan rasa aman bagi warga yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses,” ucap Tito, Sabtu (1/8/2026).
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, sebelumnya mengatakan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat.
“Alhamdulillah, berbagai program rehabilitasi maupun rekonstruksi terus berjalan sesuai target. Ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang bekerja bersama untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” kata Safrizal, Senin (19/10/2026).
44 dari 73 Sasaran Jembatan di Aceh Utara Selesai
Di luar capaian khusus Satgas Jembatan TNI AD, data Kementerian Pekerjaan Umum per 18 Oktober 2026 dalam laporan Satgas PRR bertanggal 19 Oktober 2026 mencatat terdapat 678 sasaran penanganan jembatan di Aceh.
Sebanyak 221 jembatan telah selesai ditangani, sedangkan 457 lainnya masih dalam proses. Dari keseluruhan sasaran tersebut, 409 jembatan telah dinyatakan fungsional, terdiri atas 23 jembatan nasional dan 386 jembatan daerah.
Di Aceh Utara, dari 73 sasaran penanganan jembatan, sebanyak 44 telah selesai dan 29 lainnya masih dalam proses.
Penanganan juga mencakup beragam jenis infrastruktur. Sebanyak 48 Jembatan Bailey telah selesai dan 12 lainnya masih dalam proses. Untuk Jembatan Armco, 137 unit telah selesai. Sementara itu, Jembatan Perintis yang selesai mencapai 69 unit dengan 50 lainnya masih dikerjakan.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemulihan konektivitas masih berlangsung di berbagai wilayah Aceh. Meski sejumlah akses telah kembali berfungsi, pekerjaan lanjutan tetap diperlukan untuk menuntaskan seluruh sasaran penanganan.
Garuda III Buka Kembali Akses Warga Lhok Gajah
Salah satu dampak nyata pemulihan infrastruktur dirasakan warga Desa Lhok Gajah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Di desa itu telah rampung dibangun jembatan Perintis Garuda III. Jembatan gantung ini panjangnya 97 meter dan lebar 2,4 meter.
Sebelum jembatan kembali tersedia, warga harus menempuh jalur memutar untuk menuju pusat Kecamatan Sawang. Perjalanan yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar 15 hingga 20 menit berubah menjadi satu jam, bahkan lebih.
Rute alternatif tersebut mengharuskan warga melewati Kabupaten Bireuen, kemudian menuju Kecamatan Muara Batu sebelum kembali ke Sawang.
Kehadiran Jembatan Perintis Garuda III memangkas hambatan dan membuka kembali sebagian akses masyarakat, meskipun sementara ini jembatan yang tersedia baru dapat dilalui sepeda motor.
Geuchik Lhok Gajah, Marza Safri, mengatakan keberadaan jembatan sementara sangat membantu karena masyarakat tidak lagi sepenuhnya terisolasi. Meski demikian, kapasitas jembatan belum setara dengan akses yang digunakan warga sebelum bencana.
“Sekarang sepeda motor sudah bisa lewat. Tapi mobil belum bisa,” kata Marza.
Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pengangkutan hasil pertanian dan barang, serta akses menuju fasilitas kesehatan.
“Warga berharap ada jembatan yang lebih layak, yang bisa dilalui mobil. Tidak harus menggunakan rangka baja seperti sebelumnya, yang penting kendaraan roda empat bisa lewat,” katanya.
Renduk PRRP mengarahkan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan rusak untuk menjaga konektivitas antarwilayah, terutama pada koridor strategis dan akses penghubung wilayah terdampak. Jembatan Garuda III di Lhok Gajah menjadi contoh bahwa pemulihan dapat dimulai dengan membuka jalur untuk mengurangi keterisolasian. Namun, peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur yang lebih permanen tetap diperlukan agar akses masyarakat dapat pulih secara menyeluruh dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana. [*]
