Jum`at, 20 November 2026
Beranda / Politik dan Hukum / Rizki Ramadhan Diberhentikan, Kuasa Hukum Pertanyakan Keabsahan Proses BKD

Rizki Ramadhan Diberhentikan, Kuasa Hukum Pertanyakan Keabsahan Proses BKD

Jum`at, 20 November 2026 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Rizki Ramadhan Diberhentikan, Kuasa Hukum Pertanyakan Keabsahan Proses BKD. Foto: dok Kuasa Hukum Rizki Ramadhan


DIALEKSIS.COM | Nagan Raya - Keputusan DPRK Nagan Raya memberhentikan Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK mulai menghadapi persoalan hukum. Tim kuasa hukum Rizki mempertanyakan keabsahan prosedur pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang menjadi dasar keputusan tersebut. Mereka bahkan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum.

Advokat sekaligus Managing Partner Bahrul Ulum Law Office, Bahrul Ulum, S.H., M.H., menegaskan pihaknya menghormati keputusan rapat paripurna DPRK Nagan Raya, Kamis (19/11/2026), yang menyetujui pemberhentian kliennya berdasarkan rekomendasi BKD.

Namun, menurut Bahrul, penghormatan terhadap keputusan lembaga legislatif tidak berarti seluruh proses yang melahirkan keputusan tersebut terbebas dari pengujian hukum.

"Kami selaku kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan menyatakan menghormati keputusan DPRK Nagan Raya yang menyetujui pemberhentian tetap terhadap klien kami selaku Ketua DPRK Nagan Raya, yang didasarkan atas usulan atau rekomendasi Badan Kehormatan Dewan," ujar Bahrul dalam pernyataan hukumnya.

Ia menekankan bahwa setiap keputusan lembaga negara, termasuk keputusan yang lahir melalui mekanisme politik, tetap harus memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Menurutnya, persoalan mendasar dalam pemberhentian Rizki bukan semata-mata menyangkut hasil keputusan paripurna, melainkan apakah seluruh tahapan pemeriksaan hingga rekomendasi BKD telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang sah.


Pertanyakan Dasar Hukum Pemeriksaan BKD

Bahrul secara khusus menyoroti Pasal 112 Tata Tertib DPRK Nagan Raya yang menurutnya mengatur mekanisme penegakan etik terhadap anggota dewan.

Ia mempertanyakan apakah DPRK Nagan Raya telah memiliki peraturan tentang tata beracara kode etik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

"Pertanyaan hukumnya menjadi sederhana: Apakah DPRK Nagan Raya telah memiliki aturan tentang Tata Beracara Kode Etik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 112 Tatip tersebut?" kata Bahrul.

Pertanyaan itu, menurutnya, sangat menentukan keabsahan seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan BKD.

Apabila aturan pelaksana belum tersedia atau belum ditetapkan secara sah, Bahrul menilai terdapat persoalan serius mengenai landasan pemeriksaan, proses pembuktian, hingga penerbitan rekomendasi pemberhentian.

Ia mengingatkan bahwa penegakan etik tidak boleh semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif ataupun pertimbangan politik tanpa prosedur hukum yang jelas.

"Proses etik yang dijalankan tanpa aturan acara yang jelas berpotensi cacat prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

Karena itu, menurut Bahrul, keberadaan dan keabsahan peraturan tata beracara BKD perlu dijelaskan secara terbuka agar publik dapat menilai apakah mekanisme pemberhentian telah berjalan sesuai ketentuan.


Proses Politik Tidak Boleh Mengabaikan Hukum

Bahrul juga menyoroti dimensi politik dalam keputusan pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya.

Ia tidak menampik bahwa lembaga legislatif memiliki mekanisme politik dalam mengambil keputusan. Namun, kewenangan politik tersebut harus dijalankan dalam batasan hukum yang berlaku.

Menurutnya, keputusan politik justru membutuhkan kepatuhan prosedural yang kuat agar tidak menimbulkan kesan bahwa hasilnya telah ditentukan sebelum seluruh proses pemeriksaan diselesaikan secara adil.

"Kami menyadari dan tidak menafikan bahwa proses di DPRK ini memiliki dimensi politik. Namun, kami menyayangkan bahwa proses politik tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Bahrul menilai terdapat prosedur yang dilanggar dalam rangkaian proses pemberhentian kliennya. Kendati demikian, penilaian tersebut masih merupakan keberatan dari pihak kuasa hukum dan membutuhkan pengujian berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan agar proses politik tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak seseorang memperoleh pemeriksaan yang adil.

"Proses politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Justru ketika sebuah proses bersifat politik, maka kepatuhan terhadap prosedur harus semakin ketat, agar keputusan yang dihasilkan tidak terkesan sebagai keputusan yang dipaksakan," tegas Bahrul.


Tim Hukum Pelajari Dokumen, Siapkan Langkah Lanjutan

Sementara itu, keputusan paripurna DPRK Nagan Raya merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BKD Nomor 14/BK/DPRK/2026. Dalam rekomendasi tersebut, BKD mengusulkan sanksi pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK terkait penilaian adanya pelanggaran tata tertib dan sumpah jabatan.

Sanksi yang direkomendasikan terbatas pada pemberhentian dari jabatan pimpinan, bukan pemberhentian Rizki sebagai anggota DPRK Nagan Raya.

Bahrul memastikan pihaknya tidak akan terburu-buru menentukan langkah hukum sebelum menelaah seluruh dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Tim kuasa hukum saat ini sedang mempelajari risalah rapat paripurna, rekomendasi BKD, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pemberhentian kliennya.

Kajian tersebut akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 sendiri mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan ditetapkan melalui peraturan DPRD.

Bagi tim kuasa hukum, ketentuan itu menjadi salah satu landasan penting untuk menilai apakah seluruh tahapan pemeriksaan BKD Nagan Raya telah memiliki dasar prosedural yang memadai.

Persoalan yang kini mengemuka bukan lagi sekadar siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRK Nagan Raya, melainkan bagaimana sebuah keputusan lembaga politik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahrul menegaskan pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya setelah seluruh dokumen diperiksa secara menyeluruh.

Dengan demikian, keputusan paripurna belum mengakhiri polemik pemberhentian Rizki Ramadhan. Keabsahan prosedur yang melandasi keputusan tersebut kini menjadi persoalan yang dipertanyakan tim kuasa hukum.

Bagi Bahrul, penghormatan terhadap lembaga dan penegakan hukum tidak boleh dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan agar setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat, baik secara kelembagaan maupun hukum.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI