Pengamat sosial politik Risman Rachman. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat sosial politik Risman Rachman menilai Aceh punya peluang menuntaskan tiga urusan lama dengan Jakarta di era Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengusulkan diplomasi senyap untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memperjelas status hukum tanah Blang Padang, dan menyelesaikan polemik bendera Aceh.
Dalam analisis tertulisnya, Risman menyebut hubungan Aceh dan Jakarta berada dalam salah satu fase paling kondusif sejak perdamaian Helsinki. Keselarasan politik antara Prabowo dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang disapa Mualem, membuka ruang untuk membahas kembali ketiga agenda itu. Penyelesaian polemik bendera Aceh, misalnya, menurut Risman tersendat sejak 2013.
“Dari sudut pandang politik, momentum seperti ini tidak datang setiap saat,” tulis Risman dikutip Dialeksis, 9 November 2026.
Risman memperkirakan perdebatan soal isu penyadapan dan gesekan antarelite bisa menyita perhatian pengambil keputusan di Jakarta. Di saat yang sama, sorotan publik dan media terhadap politik nasional bisa memberi Aceh ruang untuk berunding dengan lebih tenang.
“Dalam konteks tertentu, politik tidak selalu bergerak paling efektif di bawah sorotan lampu panggung,” tulisnya.
Risman menyebut Sufmi Dasco Ahmad dan TA Khalid sebagai dua figur yang bisa menjaga jalur komunikasi Aceh dan Jakarta. Dasco, pimpinan DPR RI sekaligus tokoh Partai Gerindra, dinilainya bisa menggalang dukungan di parlemen dan membuka pembicaraan dengan pemerintah pusat. Posisi itu juga menempatkan Dasco di tengah persaingan pengaruh di Jakarta.
Adapun TA Khalid, kata Risman, bisa membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional melalui Forum Bersama Anggota DPR dan DPD asal Aceh. Ia perlu menjaga komunikasi dengan pusat sambil menjembatani perbedaan kepentingan di Aceh.
Menurut Risman, opini negatif terhadap para penghubung, lambannya proses administrasi, dan perpecahan dukungan di daerah bisa menghambat pembahasan. Ia mendorong kelompok-kelompok politik di Aceh mencari titik temu pada tiga agenda tersebut.
Risman mengusulkan agar Aceh lebih dulu membahas dasar hukum tiap agenda dalam perundingan dengan Jakarta. Setelah dukungan politik terbentuk, para pihak bisa membawa hasil perundingan ke jalur formal untuk diputuskan.
Sebelumnya
