Pemulihan Pascabanjir Aceh Timur, Satgas PRR Salurkan Rp118,9 Miliar untuk Perbaikan 5.318 Rumah

DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Pemerintah terus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur melalui penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah. Hingga 8 Juni 2026, realisasi bantuan tersebut mencapai Rp118,9 miliar untuk memperbaiki 5.318 unit rumah warga dengan kategori rusak ringan dan sedang.

Program ini menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat bangkit setelah bencana. Melalui bantuan stimulan, keluarga terdampak diharapkan dapat memperbaiki tempat tinggalnya sehingga kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaksanakan secara bertahap selama periode 2026-2028.

Tito juga meminta pemerintah daerah aktif menghimpun kebutuhan masyarakat yang belum tertangani agar dapat dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Kalau ada yang belum tersentuh, sampaikan kepada rekan-rekan bupati, kepala desa, camat, bupati untuk direkap, kita sampaikan ke saya untuk kita selesaikan bersama,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Pidie Jaya, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak terlewat dalam proses pemulihan pascabencana.

Rp118,9 Miliar untuk 5.318 Rumah Warga

Berdasarkan data realisasi hingga 8 Juni 2026, bantuan stimulan sebesar Rp40,6 miliar telah dialokasikan untuk 2.707 unit rumah rusak ringan. Sementara itu, Rp78,3 miliar disalurkan bagi 2.611 unit rumah dengan kategori rusak sedang.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.318 unit rumah telah masuk dalam realisasi bantuan dengan total anggaran mencapai Rp118,9 miliar. Rinciannya, rumah rusak ringan menerima alokasi Rp15 juta per unit, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta per unit.

Penyaluran bantuan tersebut mencakup sejumlah kecamatan di Aceh Timur, antara lain Pante Bidari, Madat, Peureulak Barat, Peunaron, dan Idi Rayeuk.

Besarnya realisasi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan sektor perumahan menjadi perhatian penting pemerintah dalam penanganan dampak banjir. Bantuan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kerusakan bangunan, tetapi juga membantu keluarga memulihkan kehidupan yang sempat terganggu akibat kehilangan atau rusaknya tempat tinggal.

Bagi masyarakat terdampak, rumah yang kembali layak huni memiliki arti lebih dari sekadar bangunan. Hunian yang aman memberikan ruang bagi orang tua untuk kembali menjalankan kehidupan keluarga, anak-anak untuk belajar dengan nyaman, serta anggota keluarga lainnya untuk beraktivitas tanpa dibayangi kondisi rumah yang rusak.

Pemkab Aceh Timur Dorong Percepatan Tahap Berikutnya

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus mengupayakan percepatan penanganan bagi masyarakat yang belum memperoleh bantuan stimulan.

Pada 3 November 2026, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Al-Farlaky meminta percepatan penyaluran bantuan stimulan tahap II bagi rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.

Upaya tersebut dilakukan untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat yang masih menunggu kepastian bantuan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sinergi Bantuan dengan Renduk PRRP 2026-2028

Pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah merupakan bagian dari arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.

Dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tersebut menempatkan sektor perumahan dan permukiman sebagai salah satu prioritas pemulihan pascabencana.

Dalam skema tersebut, pemerintah melalui BNPB menyiapkan bantuan stimulan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Sementara itu, rumah rusak berat mendapatkan penanganan melalui skema pembangunan kembali atau penyediaan hunian tetap, dengan besaran stimulan yang direncanakan mencapai Rp60 juta sesuai ketentuan program.

Renduk PRRP juga mengatur bahwa perbaikan rumah harus memperhatikan tingkat kerusakan, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari ancaman bencana. Rumah rusak ringan dan sedang dapat diperbaiki di lokasi semula sepanjang kawasan tersebut masih dinilai aman. Adapun rumah yang berada di zona berisiko tinggi, seperti sempadan sungai dan kawasan rawan longsor, perlu mempertimbangkan relokasi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali menghadapi risiko bencana serupa.

Besarnya kebutuhan pemulihan perumahan di Aceh juga terlihat dari data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Januari 2026 yang menjadi acuan dalam Renduk PRRP. Tercatat sebanyak 25.628 rumah mengalami rusak berat, 49.928 rumah rusak sedang, dan 14.577 rumah lainnya hanyut akibat bencana.

Dari sisi pembiayaan, bantuan stimulan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dalam kerangka pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satgas PRR dan diselaraskan dengan kebutuhan serta tahapan pemulihan yang telah ditetapkan dalam Renduk PRRP 2026-2028.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan Satgas PRR, bantuan stimulan perbaikan rumah diharapkan terus menjangkau keluarga yang membutuhkan. Pemulihan hunian menjadi langkah mendasar agar masyarakat Aceh Timur dapat kembali membangun kehidupan secara lebih aman dan berkelanjutan setelah bencana. [*]