Ketua Umum FOPMAT Daffa Taqi Abiyyu menegaskan bayang-bayang politik uang masih mengancam integritas proses Pemilu. [Foto: for DIaleksis.com]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia menyajikan panggung demokrasi yang dinanti-nantikan, namun bayang-bayang politik uang masih mengancam integritas proses tersebut. Dilema ini menciptakan tantangan besar bagi kontestan politik dan menimbulkan pertanyaan tentang kematangan politik masyarakat.

Sebagai bagian dari proses demokratis yang sehat, Pemilu seharusnya menjadi ajang di mana ide, visi, dan kompetensi kandidat menjadi poin penentu. Namun, di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, pola politik yang terlalu pragmatis merajalela.

"Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah cukup familiar dengan pola politik yang seperti ini bahkan sering melontarkan bahasa “Ike ara sen kite pilih“. Bagi kami selaku pemuda, pernyataan ini sebenarnya cukup berbahaya bagi kehidupan demokrasi bahkan keberlangsungan pembangunan yang ada di daerah," ucap Ketua Umum FOPMAT, Daffa Taqi Abiyyu dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (11/1/2024).

Daffa menilai, meskipun banyak pihak berpendapat "saat ini rakyat sudah cerdas," kenyataannya masih banyak masyarakat yang memilih kontestan politik bukan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap gagasan dan program, tetapi karena menerima sembako dan uang saku.

"Sehingga kontestan politik yang terpilih malah akan fokus pada pengembalian biaya politik daripada pada tugas mereka untuk mewakili dan membangun daerahnya," tegasnya.

Menurutnya, budaya politik uang akan mengancam kesehatan demokrasi dan menjadi penghambat pembangunan daerah.

"Budaya politik uang seperti ini memang sulit dihilangkan. Namun, jika tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini, kita akan terjebak dalam penyakit ini bersama," ujar Daffa, seorang pemuda aktif dalam urusan politik lokal.

Dirinya pun memberikan solusi potensial, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, peraturan yang lebih ketat terkait pendanaan kampanye, dan membangun komitmen bersama para kontestan politik untuk fokus pada kepentingan bersama. 

"Meskipun langkah-langkah ini mungkin memerlukan waktu, tapi langkah-langkah ke arah demokrasi yang lebih sehat dapat membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia," pesan Daffa. [RA]