Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Rivaldi. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Rivaldi mengkritik pengadaan mobil operasional Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan nilai anggaran hampir Rp18 miliar.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan ketika masyarakat Aceh masih bergulat dengan dampak berbagai bencana yang belum sepenuhnya pulih.
Menurut Rivaldi, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dibandingkan mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan kendaraan dinas.
“Di saat rakyat Aceh masih bertahan hidup dengan bantuan seadanya, pejabat justru merancang pengadaan mobil dinas bernilai puluhan miliar. Ini jelas menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat,” kata Rivaldi kepada media dialeksis.com, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan publik, terutama bagi masyarakat yang hingga kini masih berjuang membangun kembali kehidupan mereka pascabencana. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat.
Rivaldi menegaskan bahwa dana hampir Rp18 miliar tersebut dapat dialihkan untuk berbagai program pemulihan, mulai dari rehabilitasi rumah warga yang rusak, bantuan modal usaha bagi masyarakat terdampak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar yang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan nyata. Anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan korban bencana, bukan untuk kendaraan operasional yang urgensinya dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut mahasiswa yang aktif menyuarakan isu sosial dan kebijakan publik itu, pengadaan mobil dinas dalam jumlah besar di tengah kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi merupakan keputusan yang tidak mencerminkan empati pemerintah terhadap rakyat.
Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai “tamparan keras bagi nurani publik”.
“Ketika masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, muncul rencana belanja kendaraan dinas dengan nilai fantastis. Ini tentu memunculkan pertanyaan besar tentang keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” katanya.
Rivaldi juga menyoroti momentum munculnya kebijakan tersebut yang berdekatan dengan bulan suci Ramadan, periode ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Dalam pandangannya, pemerintah semestinya hadir dengan kebijakan yang memberikan rasa tenang dan dukungan kepada masyarakat, bukan justru memunculkan polemik baru.
“Menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat semakin besar. Yang dibutuhkan adalah perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Namun yang muncul justru rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai yang sangat besar. Ini menunjukkan adanya jarak antara pengambil kebijakan dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rivaldi mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh dan BRA untuk meninjau kembali rencana pengadaan tersebut.
“Jika pengadaan ini tetap dilaksanakan, pemerintah kehilangan rasa malu. Negara gagal hadir di saat rakyat paling membutuhkan,” tegasnya.
Sorotan terhadap pengadaan kendaraan operasional BRA bermula dari dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat BRA Tahun Anggaran 2026 yang memuat dua paket pengadaan kendaraan.
Paket pertama berupa pengadaan mobil operasional penghubung BRA di kabupaten/kota dengan total pagu anggaran mencapai Rp17,25 miliar. Dalam uraian pekerjaan disebutkan pengadaan sebanyak 25 unit kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda empat double gardan.
Sementara paket kedua adalah pengadaan mobil operasional Sekretariat BRA dengan pagu anggaran sebesar Rp690 juta.
Kedua paket tersebut direncanakan menggunakan metode pemilihan penyedia melalui sistem e-Purchasing. Jika dijumlahkan, total nilai pagu pengadaan kendaraan operasional BRA mencapai Rp17,94 miliar atau kerap dibulatkan menjadi sekitar Rp18 miliar hingga hampir Rp20 miliar.
Besarnya anggaran tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena dinilai tidak sejalan dengan berbagai kebutuhan mendesak yang masih dihadapi masyarakat Aceh, terutama terkait pemulihan pascabencana, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, upaya konfirmasi terhadap Kepala BRA terkait urgensi dan tujuan pengadaan kendaraan operasional tersebut telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak BRA belum memberikan tanggapan resmi.
Belum adanya penjelasan dari pihak BRA membuat polemik terkait pengadaan kendaraan operasional tersebut terus bergulir di ruang publik.
Sebelumnya.jpeg)
